PDIP: Kasus Jero Wacik Pelajaran Buat Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta - PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku prihatin atas penetapan tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, dan beberapa menteri sebelumnya. Tjahjo berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengambil pelajaran dari kasus tersebut.

"Yang pertama ya sebagai sesama parpol, kami merasa prihatin dengan banyaknya menteri khususnya pejabat publik yang sudah menandatangani pakta integritas akhirnya KPK, kejaksaan, ataupun kepolisian menatapkan hal-hal yang sudah jauh dari harapan masyarakat," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Tjahjo mengatakan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Jokowi-JK menginginkan pemerintahan yang bersih ke depan. Menurutnya, sesuai komitmen kalau Jokowi-JK ingin membuat sistem pemerintahan yang bersih. Selain itu, kabinet pemerintahan yang pro aktif dalam kerjsama dengan kepolisian, kejaksaan, serta KPK.

"Saya kira ini pelajaran buat pemerintahan ke depan buat pak Jokowi - pak JK ke depan. Karena beliau berdua ingin membangun sistem yang bersih, kabinet kerja yang tentunya perlu kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan dengan KPK," sebut Anggota Komisi I DPR itu.

Lantas, ditanya apakah sebaiknya menteri bukan dari kalangan politikus? Tjahjo berpendapat penangkapan Jero tidak menjadi jaminan kalau politikus selalu bermasalah. Justru dia berharap ada selalu kerjasama yang proaktif antara presiden terpilih dengan instansi lembaga hukum terkait nama-nama yang mencurigakan.

"Oh, enggak (politikus). Saya kira ini oknum saja. Saya kira kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu proaktif menyampaikan kepada presiden terpilih bahwa ada nama-nama fraksi atau tokoh politik untuk disarankan tidak dipilih atau tidak sedang dalam proses penyidikan misalnya sehingga tidak membuat hal-hal yang menggangu kenyamanan," ujarnya.

Lanjutnya, dalam pemerintahan Jokowi mendatang kalau presiden terpilih tersebut ingin tidak ada dikotomi antara politikus, birokrat, dan profesional dalam kabinetnya. Asalkan kriterianya cocok dengan keinginan Jokowi yaitu tidak ada catatan dari KPK dan kepolisian.

"Beliau tidak ingin ada dikotomi, antara orang partai, birokrat, sepanjang persyaratan beliau memenuhi syarat, amanah yang ditugaskan, tidak ada catatan dari KPK, dan kepolisian maka clear," sebutnya.

(hat/iqb)