Sekjen PPP: Mukernas Digelar November 2014, Bisa Ubah Arah Koalisi

Jakarta - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy mengatakan pihaknya berencana menggelar Mukernas pada November tahun ini. Menurutnya, Mukernas ini nanti bakal menentukan waktu penyelenggaraan muktamar dan bisa mempengaruhi perubahan arah koalisi.

"Nanti setelah tuntaskan agenda kenegaraan, kan dalam waktu dekat ada pemilihan pimpinan DPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden. Setelah itu kita bisa melakukan Mukernas untuk penetapan Muktamar," kata politikus yang akrab disapa Romi itu saat dihubungi, Rabu (3/9/2014).

Dia mengatakan pelaksanaan Muktamar seharusnya digelar tahun ini menyesuaikan hasil Mukernas di Cisarua, April lalu, yaitu digelar sebulan pelantikan presiden dan wakil presiden. Namun, karena belum siap, Romi mengatakan pihaknya ingin melaksanakan Mukernas lebih dulu.

"Kalau akhir tahun kayaknya enggak ya. mungkin tahun depan. November kita harus menggelar Mukernas sebelum 20 November. Tidak melakukan Muktamar tahun ini katakanlah tahun depan karena kita kan butuh persiapan, perlengkapan, anggaran. Ya kita harus mengadakan Mukernas," ujarnya.

Kemudian, Romi menegaskan bahwa Mukernas ini bisa menentukan perubahan arah koalisi PPP. Hal ini karena Mukernas menjadi forum tertinggi partai setelah Muktamar. Menurutnya, segala aspirasi kader termasuk sejumlah senior PPP yang menginginkan bergabung ke Jokowi-JK bisa tersalurkan ke Mukernas.

"Bisa saja, bisa saja. Kerena kan mukernas itu kan forum tertinggi setelah Muktamar. Jadi intinya permusyarawatan tertinggi kedua setelah
Mukmatar, maka apapun itu bisa terjadi," tegas pimpinan Komisi IV DPR itu.

Sementara, saat disinggung soal suara berbeda dari beberapa senior PPP seperti Suharso Manoarfa Cs, Romi menganggap hal itu wajar. Baginya, jika memang ada komunikasi secara pribadi ataupun terkait partai yang dilakukan Suharso dengan wapres terpilih Jusuf Kalla, Romi mengatakan itu bagian dari komunikasi politik.

Dia mengaku partainya juga tidak punya rencana memberikan sanksi terhadap Suharso Manoarfa Cs. "Pak Suharso kan berteman dengan Pak JK sudah lama. Sebelumnya sering sudah mendatangi rumah JK. Bukan hal yang baru kalau beliau datang ke rumah JK. Kalau kita ada komunikasi dengan siapapun kan bukan larangan. Misalkan kita ada komunikasi dengan Pak Jokowi, itu bisa saja," katanya.

"Komunikasi itu harus dilakukan. Karena komunikasi itu upaya elite memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Komunikasi harus fleksibel dan
terbuka pada siapa pun. Kita sudah tegas di Koalisi Merah Putih. Tapi, komunikasi tetap dibuka," lanjut Romi.

(hat/bal)