"Pengumuman ini, seperti pengumuman soal pemukiman Israel lainnya, merencanakan langkah-langkah yang mereka sepakati, dan tender pembangunan yang mereka keluarkan, adalah bertentangan dengan tujuan Israel dalam solusi negosiasi dua negara dengan Palestina," ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Selasa (2/9/2014).
"Kami mendesak pemerintah Israel untuk mencabut keputusan ini," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih, Israel mengumumkan rencana ini selang beberapa hari setelah gencatan senjata jangka panjang diberlakukan di Gaza, pasca konflik berdarah yang berlangsung 50 hari sebelumnya.
Dalam keterangannya, militer Israel menyebut rencana ini merupakan keputusan politik yang diambil pasca pembunuhan 3 remaja Israel di wilayah yang sama, Juni lalu. Israel menyebutnya sebagai blok pemukiman Gush Etzion.
Kebijakan perluasan pemukiman Israel oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini dianggap ilegal oleh Uni Eropa dan disebut sebagai halangan bagi perdamaian oleh AS.
Sekjen PBB Ban Ki Moon kaget atas rencana Israel ini. Melalui juru bicaranya, Sekjen Ban mendorong Israel untuk memperhatikan seruan dunia internasional untuk mencabut kebijakannya yang penuh kritikan tersebut.
Sedangkan pihak Palestina menyerukan aksi diplomatik terhadap Israel atas rencana ini.
(nvc/jor)