'PR' Kabinet Jokowi dari Pemberantasan Korupsi sampai Pemerataan Internet

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan mendatang. Mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menyebut pemberantasan korupsi mendatang harus lebih maksimal.

"Dalam hal penegakkan hukum, pemberantasan korupsi masih menjadi isu utama. Karena pembangunan tidak akan selesai kalau masih terus ada korupsi," kata Chandra di kantor redaksi detikcom, Senin (1/9/2014).

Chandra yang juga merupakan Ketua Tim Pakar program seleksi menteri detikcom ini pun berharap pada pembangunan sumber daya manusia. Menurut dia hal tersebutlah yang paling mendasar.

"Pembangunan sumber daya manusia itu jadi dasar utama pembangunan, kan? Kalau mental-mentalnya masih seperti yang sudah-sudah kan tidak akan maksimal pemerintahannya. Nah, membenahi sumber daya manusia ini yang mungkin butuh waktu lama," imbuh Chandra.

Sementara itu pakar komunikasi Aqua Dwipayana lebih menekankan pada pembenahan komunikasi di pemerintahan mendatang. Jangan sampai niat baik pemerintah tidak sampai ke masyarakat akibat buruknya komunikasi.

"Antar menteri juga harus saling berkoordinasi agar pemerintahannya stabil. Seringkali kan kebijakan yang satu dan yang lain tidak nyambung karena tidak saling koordinasi," ujar Aqua.

Selama ini target capaian pemerintah selalu soal penerimaan pajak. Pakar TI Onno W Purbo meminta kabinet Jokowi nantinya tak terjebak dengan hal tersebut.

"Kalau soal penerimaan pajak, lalu pemerintah kerja apa? Seperti misalnya teknologi informasi, kan bisa saja memberi penerimaan pajak pada negara. Tapi kan itu yang pegang swasta. Jadi si operator sudah disuruh bayar pajak, bikin internet murah, terus disuruh pemerataan internet. Kalau menurut saya sih yang pertama ya pemerataan internet saja dulu," ucap Onno.

Setelah itu baru bisa diupayakan hal-hal yang lain seperti pembuatan satelit, hingga ponsel. Tetapi itu semua membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

"Dulu saya pernah ajak Motorola bikin pabrik di Indonesia. Tapi baru urus perizinan aja sudah bikin pusing, jadi masalah administrasi birokrasi juga 'PR' ya. Lalu saya ditanya lagi, listrik di Indonesia gimana? Mana ada pabrik jalan kalau listriknya sering mati? Belum lagi penyediaan air. Memang sudah bagus kualitasnya? Dan yang paling penting adalah orangnya. Dari 2,5 juta mahasiswa ada berapa mahasiswa teknik? Terus lulusannya paling-paling ke bank, sisanya pekerja biasa dan bukan jadi teknisi. Apa bisa pabrik yang kerja cuma lima orang?" pungkas Onno.

(bpn/erd)