Pokja Pertahanan Jokowi-JK Bahas Minimnya Anggaran Pertahanan

Jakarta - Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Transisi Jokowi-JK Bidang Pertahanan dan Luar Negeri melakukan rapat. Mereka menyoroti permasalahan terbatasnya anggaran untuk bidang pertahanan‎ seperti sekarang ini.

"‎Anggaran untuk Minimun Essensial Force 2014 Rp 84 triliun, seharusnya bisa di atas atau dua kali lipatnya. Pastinya dengan anggaran terbatas itu sistem pertahanan kita harus dimaksimalkan‎," kata anggota Pokja Yuddy Chrisnandi usai rapat di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Yuddy berbicara atas mandat Ketua Pokja Bidang Pertahanan dan Luar‎ Negeri Rizal Sukma. Permasalahan pertahanan ini harus dipetakan lebih lanjut oleh Pokja.

"Kita belum bisa pastikan kebijakan pertahanan kita, karena sangat banyak yang harus dipetakan, termasuk keamanan perbatasan, alutsista," tutur Yuddy.

Belum jelas betul bagaimana solusi untuk masalah anggaran untuk pertahanan. Yang jelas, tutur Yuddy, Jokowi-JK lebih berkonsentrasi untuk program kerakyatan seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

"‎Pembahasan belum sampai ke sana (solusi anggaran)," tutur Yuddy

(dnu/ndr)