Ini 6 Kriteria Calon Menteri untuk Jokowi-JK Versi Komnas HAM

Jakarta - Komnas HAM merumuskan enam kriteria calon menteri dan pimpinan lembaga negara yang akan ditempatkan dalam pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Kriteria tersebut dinilai pas sesuai dengan janji politik Jokowi-JK saat kampanye lalu.

Ketua Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan sebagai lembaga negara yang menangani urusan HAM sesuai mandat UU, maka kriteria tidak melanggar HAM menjadi penting diterapkan oleh Jokowi-JK dalam memilih para menterinya nanti.

"Dengan perspektif tersebut, Komnas HAM menyampaikan pimpinan lembaga negara kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan mengemban tugas membantu pencapaian visi dan misi pemerintahan," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Enam kriteria tersebut adalah menghargai pluralisme dan kebhinnekaan bangsa; dapat membawa Indonesia lebih berpengaruh di tengah-tengah pergaulan internasional dalam konteks penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM; memiliki kompetensi dan keahlian pada bidangnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; berwawasan kebangsaan, kemanusiaan, dan keadaban serta terbebas dari dominasi pengaruh kepentingan partai politik manapun; tidak pernah terindikasi melanggar HAM, apalagi terbukti melakukan pelanggaran HAM sebagaimana dapat ditelusuri minimal dari laporan hasil penyelidikan Komnas HAM; dan memiliki kemampuan dan komitmen untuk memajukan hak asasi manusia.

Menurut Hafid, masa kepemimpinan Jokowi-JK sesuatu yang sangat istimewa karena berbasis pada dukungan rakyat. Melihat hal ini maka tantangan terbesar bagi keduanya adalah memenuhi janji politik.

"Presiden terpilih Jokowi-JK akan segera membentuk pemerintahan pada 20 Oktober 2014, hal ini memiliki ciri istimewa sebagai pemerintahan yang memiliki dukungan rakyat lebih besar dari dukungan politik," ucapnya.

Selain itu, ada 3 agenda utama yang bisa diambil dari ajaran Trisakti dan Bung Karno. Pertama sebagai bangsa Indonesia, harus berdaulat dan berwibawa, kedua kemandirian ekonomi dan yang ketiga kepribadian jati diri bangsa.

"Di mana inti dan jiwa dari keseluruhan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla bisa menghadirkan pemerintahan yang bersungguh-sungguh menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia bagia semua warga negara," tutupnya.

(edo/slm)