"Oh, ya. Itu sudah pasti. Itu sudah menjadi keinginan semua masyarakat Indonesia termasuk Papua. Dari dulu kita sudah punya jatah," ujar Lukas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Namun, Lukas enggan berspekulasi saat ditanya nama putra Papua yang layak duduk di kabinet. Menurutnya, penentuan nama di kabinet adalah wewenang Jokowi serta Jusuf Kalla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun menjelaskan kalau sebagai provinsi paling timur, rakyat Papua menaruh harapan kepada Jokowi-JK. Berdasarkan hasil Pilpres kemarin, terbukti lebih dari 70 persen rakyat Papua memilih pasangan nomor urut dua itu.
Lukas pun secara pribadi berharap agar kabinet pemerintahan Jokowi memiliki pemahaman lebih terhadap kondisi daerah yang dipimpinnya.
"Masyarakat Papua terlalu berharap lebih pada Jokowi. Hampir 70 persen itu untuk Pak Jokowi-JK. Dengan harapan-harapan itu kehadiran Presiden perlu menjawab persoalan Papua," sebutnya.
Kemudian, dia pun mencontohkan persoalan klasik Papua adalah kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan ketidak adilan, harus bisa diperjuangkan pemerintahan baru. Persoalan lain menurutnya adalah revisi Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua. Dia mengisyaratkan jika revisi UU otonomi khusus itu diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan pembangunan Papua.
"Salah satunya adalah Undang-Undang otonomi khusus sedang kita dorong. Saya berharap pemahaman pemerintahan yang baru baik presiden, wakil presiden, baik di level menteri, di bawahnya dirjen memahami kalau Papua itu ada otonomi khusus," katanya.
Dalam pemerintahan SBY selama dua periode terdapat beberapa putra Papua yang dipercaya pernah menjadi menteri seperti Freddy Numberi dengan posisi Menteri Perhubungan. Begitupun juga dengan Balthasar Kambuaya yang dipercaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
(hat/mpr)