AS Desak Rusia Berhenti Berbohong Soal Ukraina

New York -

Utusan Amerika Serikat untuk PBB menyampaikan pernyataan keras terhadap Rusia. Pejabat AS ini meminta Rusia berhenti berbohong terkait krisis Ukraina.

Hal ini disampaikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB setelah NATO melaporkan keberadaan ratusan tentara Rusia di dalam wilayah Ukraina tanpa izin. Pejabat AS ini menuding Rusia mengirimkan tentara, tank dan persenjataan ke wilayah Ukraina, demi mendukung separatis pro-Rusia.

"Rusia harus berhenti berbohong dan berhenti semakin memanas-manasi konflik ini," tegas Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Samantha Power seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2014).

"Topengnya terlepas. Kami melihat tindakan Rusia yang sebenarnya: dengan sengaja mendukung dan sekarang bertempur bersama separatis ilegal di dalam kedaulatan negara lain," imbuhnya.

Menurut Dubes Power, citra satelit yang diambil pada Selasa (26/8) menunjukkan keberadaan unit militer Rusia di wilayah Donetsk, yang dikuasai separatis pro-Rusia. Saat itu, Presiden Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko untuk membahas krisis Ukraina namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Pada hari yang sama, tentara Ukraina menangkap sejumlah personel militer Rusia di Lugansk, wilayah Ukraina yang juga dikuasai separatis pro-Rusia. Rusia berdalih bahwa tentaranya tak sengaja menyeberang perbatasan Ukraina.

"Tentara Rusia di sepanjang perbatasan merupakan yang terbanyak semenjak Rusia mulai mengerahkan pasukannya di sana pada akhir Mei lalu," sebut Dubes Power.

NATO menyebutkan, sedikitnya 1.000 tentara Rusia berada di wilayah Ukraina untuk mendukung separatis pro-Rusia yang bertempur melawan otoritas Ukraina sejak April lalu. Namun Rusia bersikeras tidak ada tentaranya di wilayah Ukraina.

Dubes Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin tak memberi jawaban langsung atas tudingan tersebut. Churkin malah menyebut penasihat khusus AS berperan aktif di Ukraina dan menyerukan agar PBB berhenti mencampuri urusan negara lain.

Churkin juga menyalahkan otoritas Ukraina dalam hal ini, dengan menuding mereka memilih menggunakan kekerasan daripada mencapai kesepakatan politik dengan separatis pro-Rusia.

"Eskalasi yang kini terjadi merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan Kiev," sebutnya.

(nvc/ita)