Wasekjen PAN: Ada Desakan Dari Daerah Agar Bergabung Dengan Jokowi

Jakarta - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno mengakui kalau internal partainya sudah mendapat desakan dari bawah agar berkoalisi dengan Jokowi-JK. Menurutnya, sebelum presiden terpilih dilantik, masih ada peluang perubahan dinamis terkait arah koalisi.

“Jadi, begini. Kita juga tidak menutup mata apa yang ada di arus bawah. Kemudian kalau diminta untuk membangun bangsa ini ya, kenapa tidak?,” ujar Teguh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Teguh menyebut jika desakan bawah agar bergabung dengan Jokowi-JK ini berasal dari DPD sejumlah daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong perubahan arah koalisi PAN. Namun, dia belum bersedia mengatakan pengurus daerah mana saja yang dimaksud.

“Ya, akan banyak faktor. Misalnya kalau desakan dari bawah maka dari DPP tidak akan tinggal diam. Ini kan aspirasi desakan dari bawah. Tapi, yang pasti sikap PAN kan saat ini masih di KMP (desakan arus bawah) dari daerah misalkan teman-teman DPD, mungkin saya sebaiknya tidak kasih tahu,” kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR tersebut.

Dia menambahkan dalam PAN ada dua forum yang menjadi penentu putusan yaitu rakernas dan kongres. Pasalnya, kedua forum ini melibatkan aspirasi suara dari pengurus daerah. Kemudian, soal tawaran kabinet menteri dari koalisi Jokowi-JK untuk PAN, dia mengaku belum mengetahui adanya kabar tersebut. Tapi, dia tidak menampik kalau memang ada kemungkinan komunikasi ke arah tersebut.

“Dalam konteks politik kontemporer kan komunikasi politik adalah hal yang lazim. Tapi, kalau sampai pembicaraan ada sharing di kabinet sampai saat ini terus terang saya tidak tahu. Ya, kalau sampai saat ini posisinya masih ada satu bulan 20 harian lah. Menurut saya situasinya masih dinamis,” sebutnya.

Lantas, bagaimana dengan pertemuan SBY dengan Jokowi di Bali, dua hari lalu? Teguh menegaskan dalam arah koalisi, PAN tidak akan terpengaruh
dengan sikap SBY. Meskipun SBY merupakan besan dari Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Menurutnya, pertemuan SBY-Jokowi itu dianggap hanya sebagai tradisi bagus terkait estafet peralihan kepemimpinan nasional.

“Ya kalau kami melihatnya sebagai sebuah tradisi bagus. Bahwa estafet kepemimpinan nasional itu bisa dilakukan dengan elegan dan mulus. Tapi, kalau dalam konteks PAN, dia memiliki hubungan pribadi, besan, saya tahu pengambilan putusan Pak Hatta tidak didasarkan sikap SBY. Tapi, oleh masukan dari kader, dari konstituen dalam konteks ini adalah DPP, DPW, dan DPD,” ungkapnya.

(hat/mpr)