Gerindra DKI Isyaratkan Persulit Pengunduran Diri Jokowi dari Gubernur

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara M Taufik mengatakan ada kemungkinan pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI ditolak. Ada beberapa alasan yang dapat menggagalkan Jokowi untuk bisa dilantik sebagai Presiden RI ke-7 itu.

"(Pengunduran diri Jokowi) Kalau diterima, kalau kagak? Semua kemungkinan ada. Sebenarnya pentingnya apa dia minta mundur? Kemarin secara hukum administratif DPRD tidak pernah tahu Jokowi mencalonkan jadi Presiden," ujar Taufik di kantornya, Jl. Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Taufik menyatakan selama ini anggota Dewan mengetahui Jokowi maju sebagai capres dan memenangkan Pilpres hanya dari media. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini pun menyebut Jokowi tidak pernah memberi surat pemberitahuan kepada DPRD DKI.

"Dia nggak pernah buat surat, saya sudah cek. Artinya secara formal DPRD tidak pernah tahu, terus kalau sekarang minta mundur pentingnya apa?" ujar Taufik.

Alasan kedua kemungkinan permintaan Jokowi mundur ditolak dikatakan Taufik adalah karena DPRD tidak boleh membahas mundurnya Kepala Daerah karena alasan pribadi. Berbeda jika pembahasan mundur karena Kepala Daerah meninggal dunia, sakit berkepanjangan, atau melanggar ideologi.

"DPRD tidak boleh membahas orang mundur karena pribadi. Kalau mau jadi Presiden itu kan urusan sampeyan. Nggah usah sampeyan mau jadi Presiden, ada orang lain kok mau jadi Presiden, kan bisa. Ini kan nggak boleh. Aturannya nggak ada 'gue mau berhenti jadi Gubernur', yang ada diberhentikan," jelas pria yang sempat dilaporkan ke Polisi oleh KPU ini.

"Tahu nggak secara formal DPRD dia mau jadi Presiden. (Jokowi) cuti DPRD nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dia diem-diem ngirim surat ke pimpinan. Kalau begitu kita salahin pimpinannya nggak dibunyiin ke rakyat. (Jokowi) balik jadi Gubernur lagi jadwalnya kita nggak tahu. Kayak seenak-enaknya aja. Pemimpin kaya gini negeri mau jadi apa?" sambung Taufik.

Taufik meminta Jokowi menghargai DPRD. "Kalau misalnya ditolak, dilantik nggak? Dia sudah dipilih rakyat. Tetap dilantik kan. Ngapain urusannya dia minta (berhenti). Dia mendefinisikan diri pejabat elektif, dipilih oleh rakyat. Menurut UU representatif dari rakyat adalah DPRD. Itu yang harus dia hargai," tutup Taufik.

(ear/trq)