Apa Efek Kenaikan Harga BBM Bagi Jokowi-JK? ini Menurut Survei LSI

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menghadapi isu sensitif yakni soal BBM. Ada tuntutan agar harga BBM dinaikkan guna mencegah pembengkakan subsidi. Bagaimana efeknya ke pemerintahan Jokowi-JK bila BBM benar dinaikkan?

"Kebijakan kenaikan BBM membuat tingkat popularitas Jokowi merosot," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar di kantornya, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Survei yang dilakukan LSI menunjukkan 73,17 persen responden tidak setuju BBM naik. Sementara yang setuju hanya 21,46 persen dan yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 5,37 persen.

"Mayoritas publik tidak setuju kenaikan BBM, sementara secara ekonomi kenaikan BBM diperlukan," ujar Rully.

Menurut Rully, yang tidak setuju kenaikan harga BBM subsidi kebanyakan adalah masyarakat di segmen pendidikan rendah dan ekonomi lemah. ‎Sementara sebagian masyarakat dengan pendidikan tinggi dan ekonomi kuat secara rasional menerima kenaikan harga BBM.

"Kalau untuk diungkapkan alasan tidak setuju naik harga BBM naik, kita memang tidak bertanya mendalam," ujar Rully.

‎Rully menambahkan, untuk menghindari kekecewaan publik terhadap kenaikan harga BBM, Jokowi disarankan mulai membangun pola komunikasi. Seperti bertemu dengan Presiden SBY di Bali Rabu (27/8) kemarin, karena kenaikan harga BBM adalah warisan pemerintahan SBY.

"Pertemuan Jokowi dengan SBY itu apakah soal ini dengan legacy yang buruk? Ini masih tawar menawar, siapa yang jadi 'bad guy'-nya. Soal apakah nanti Jokowi yang menyatakan BBM naik, otomatis SBY punya strategi lain," ujar Rully.

Selain itu, Rully juga menyarankan ‎Jokowi dan SBY harus membicarakan serius isu kenaikan BBM itu untuk menentukan siapa yang akan menaikan harga BBM. Jika pemerintahan SBY yang menaikan, maka pemerintahan Jokowi bisa menutup dampaknya melalui kebijakan sosial seperti BLT, kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar.

"Biasanya kebijakan yang sifatnya sosial itu akan dilakukan pemerintahan yang baru," ujar Rully.

Survei dilakukan untuk menjawab pertanyaan seputar harapan publik dan ancaman pemerintahan Jokowi-JK‎. Survei dilakukan dengan pengumpulan data sejak 23 Agustus 2014-27 Agustus 2014 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia.

Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Survei ini juga diperkuat dengan analisis dan data-data kualitatif melalui in depth interview, FGD dan analisis media. Survei dibiayai penuh oleh LSI.

(vid/ndr)