Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bekerjasama dengan kalangan masyarakat sipil dan media kembali menggelar e-Transparency Award 2014. Mereka mencari situs milik kementerian dan lembaga yang paling transparan dan berkualitas. Siapa yang menang?
Acara bernama Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency (IMAGES) ini sudah memasuki tahun kedua. Tahun lalu, kegiatan yang melibatkan 47 kementerian dan lembaga tersebut sukses digelar dengan hasil Kementerian Perindustrian sebagai juara.
Nah, tahun ini, kontes yang sama, namun dengan sistem penilaian yang lebih ketat kembali digelar. 20 Orang juri dari kalangan pakar, LSM dan media dilibatkan untuk memberikan skor, kementerian dan lembaga mana yang paling mau buka-bukaan soal keuangan hingga yang paling berkualitas dari segi tampilan dan tata kelola.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Acara penjurian dibuka oleh Managing Director PPPI Wijayanto Samirin lewat sambungan video conference. Dia menyampaikan, kegiatan ini sudah jadi perhatian Presiden SBY dan sangat diapresiasi sebagai sebuah ajang kompetisi yang bermanfaat bagi pemerintah. Lalu untuk mewujudkannya, PPPI bekerjasama dengan 5 Organisasi Masyarakat Sipil dan Media; (Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Vivanews dan MSNplasa).
"Ini salah satu aktivitas yang sudah dilakukan oleh kita sebagai bangsa sebagai mendorong transparansi pemerintahan. Ini hasil dari kolaborasi dengan UKP4 dan kalangan masyarakat," ucap Wijayanto.
Proses penjurian ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tim panitia yang merupakan gabungan dari kalangan akademisi, LSM, pakar IT dan media sosial sudah melakukan terlebih dulu penelahaan terhadap situs, workshop kepada kementerian/lembaga, memberikan penyediaan bantuan dan roadshow ke daerah.
Dengan demikian, ada proses perbaikan menyeluruh yang diakhiri dengan kompetisi fair dari kegiatan tersebut.
"Kita juga mendorong supaya kementerian dan lembaga melakukan transparansi, setidaknya urusan anggaran. Kalau semua terbuka, setidaknya kalau mau korupsi lebih kreatif lagi," tambah direktur PPPI Abdul Rahman Ma'mun.
Rencananya, pemenang dari hasil penjurian selama tiga hari tersebut akan dilempar ke para pengguna informasi di kementerian dan lembaga, lalu hasil penilaiannya, yakni 10 situs kementerian lembaga terbaik, akan diumumkan pada awal November 2014 mendatang.
Berikut daftar juri e-Transparency Award 2014:
- Kategori Transparansi Anggaran, menilai ketersediaan informasi mengenai LPSE, Rencana Umum Pengadaan, DIPA, RKAKL, Laporan Hasil Audit, Laporan Realisasi Anggaran, dan Rencana Kerja, dan lainnya.
1. Jamil Mubarok ; Direktur Eksekutif MTI (Masyarakat Transpransi Indonesia)
2. Erwan Halil ; Peneliti LP3S
3. Leo Nugroho ; Kepala INTENS Learning Center
4. Maulana ; Peneliti Forum Transparansi Anggaran
5. Bima P. Santosa ; Direktur PPPI
- Kategori Tata Kelola Website, menilai tautan yang deskriptif, ketersediaan form dan kontak pelayanan informasi, dua versi bahasa atau lebih, form kontak dan auto respon, infografis, pelayanan FAQ, highligt informasi kinerja dan anggaran, dan lainnya.
1. Wicaksono ; Chief Editor Plasa MSN
2. Abdul Rahman Ma’Mun dari PPPI
3. Iskandar Zulkarnaen ; Pengelola Kompasiana
4. Arif Zulkifli ; Pimpinan Redaksi Tempo
5. Rachmadin Ismail; Redaktur detikom
- Kategori User Experiance, menilai tampilan halaman depan, versi mobile, broken link yang dimodifikasi, fitur pencarian, fitur cetak-print, media sosial, site map, Estetika tampilan halaman depan ukuran huruf, jarak antar konten, pop up, running text, banner, tautan dengan satulayanan.net dan lapor.ukp.go.id, dan lainnya.
1. Nukman Lutfie ; CEO musikamu.com
2. Firman Firdaus ; National Geographic Indonesia
3. Jalu Pradhono ; CEO saklik.com
4. Kristiono Setyadi ; CTO U-Connectivity Services
5. Aulia Halimatussadiah ; CTO penulisbuku.com
- Kategori Transparansi Kinerja, menilai informasi tentang informasi sesuai UU KIP, tentang kami, LAKIP, Regulasi/Kebijakan, Perajanjian/MOU, Pelayanan Kebutuhan Informasi, dan lainnya.
1. Henny S Widyaningsih ; Komisioner KIP
2. Ari Sudjito ; Dosen Fisipol UGM
3. Ratna Dahasta ; Peneliti Transparansi International Indonesia
4. Junaidi ; Peneliti PPPI
5. Muhammad Ikhsan ; Peneliti PPPI
(mad/ndr)