Menteri dari Parpol Diminta 'Lepas Baju' untuk Hindari Korupsi

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta elite partai politik yang ingin masuk kabinetnya harus melepas jabatan struktural di partainya. Politisi senior Golkar Gindjar Kartasasmita mendukung gagasan tersebut.

"Kabinet harus terdiri dari ahli, kalau ada tokoh politik suruh 'lepas baju'. Saya pikir permasalahannya bukan sekedar itu saja, tapi ada permasalahan lain," tutur Ginandjar dalam diskusi bersama Populi Center di Rarampa Resto, Jl Mahakam, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8/2014).

Ginadjar kemudian mempertanyakan definisi profesional yang layak menjadi menteri. Menurut dia, ada pembagian mengenai profesional itu sendiri.

"Profesional manajemen dan profesional teknik. Kalau mantan dirut atau chairman perusahaan besar itu karena kemampuan manajemennya. Kalau teknis ya dia menguasai tekniknya," imbuh Mantan Menko Perekonomian ini.

Profesional itu pun bisa dipandang dari segi wilayah keterwakilannya yaitu wilayah Indonesia Timur, Tengah, atau Barat. Tak menutup kemungkinan keterwakilan dari partai politik.

Sementara itu mengenai menteri dari partai politik, pengamat politik Fitri Susanti memberikan catatan. Seringkali rangkap jabatan politis justru disalahgunakan.

"Kita masih ingat kasus korupsi sapi dari sebuah parpol. Itu melibatkan elite parpol di parlemen dan di eksekutif. Tentu kita tak ingin hal ini terulang, jangan sampai jabatan publik digunakan untuk kepentingan pemenuhan keuangan partai," kata Fitri.

Hal senada dinyatakan oleh peneliti Populi Center Nico Harjanto bahwa kabinet harus profesional. Dia berharap menteri-menteri terpilih akan membantu Presiden nantinya.

"Harus ada semangat kolektif. Jangan sampai kolektifitas ini terbagi sehingga pekerjaan tidak selesai," ujar Nico.

(bpn/aan)