Hanura: Menteri Elite Parpol Ganggu Efektivitas Pemerintahan Jokowi

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai keinginan Jokowi agar para menteri di kabinetnya tidak rangkap jabatan di parpol untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Mengacu kabinet pemerintahan sekarang yang kurang efektif karena terdapat menteri rangkap jabatan di parpol.

"Saya kira ada contoh kasus dalam kabinet SBY seperti itu kan (menteri menjabat kepengurusan di parpol). Dan, itu menjadi pertimbangan akan membuat kabinet Jokowi-JK tidak akan efektif nantinya," ujar Suding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Dia mewakili Hanura berharap agar Jokowi sebagai presiden terpilih bisa memilih orang di kabinet yang bisa memprioritaskan kepentingan rakyat dibandingkan urusan parpol. Dengan cara ini, membuat kabinet Jokowi nanti diisi oleh para profesional yang siap bekerja penuh.

"Sehingga mereka yang duduk di kabinet ini betul-betul profesional. Dan menteri-menteri yang masuk ke kabinet nanti tidak berbaju partai karena nanti akan bakal syarat berbagai kepentingan," sebut Anggota Komisi III DPR itu.

Suding juga menepis kalau ada anggapan fungsi parpol dalam memberikan masukan pemikiran bakal hilang kalau sistem rangkap jabatan ini diterapkan. Menurutnya, masih ada ranah untuk parpol yaitu di jalur parlemen.

"Partai politik itu ranahnya juga ada di parlemen, tidaklah semata-mata masuk ke dalam struktur pemerintahan. Dan nantinya Jokowi-JK bukan masuk dari orang-orang di partai politik lalu dipaksakan, sehingga terjadi deparpolisasi," katanya.

Ditanya soal persiapan nama calon menteri untuk kabinet Jokowi, Suding enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan kalau pihaknya saat ini masih terus berkomunikasi dengan Ketum Hanura, Wiranto terkait persoalan tersebut. Jika memang ada pertemuan antara Jokowi dengan pengurus Hanura, hal tersebut masih tahap biasa dan tidak perlu dipersoalkan.

"Ini masih rapat Ketua Umum Wiranto ya. Ya saya kira dari awal partai politik yang mengusung Jokowi-JK itu kan koalisi yang tidak ada syarat. Kalau kemudian itu ada pembicaraan ke arah sana saya kira bisa saja, karena sebagai partai politik yang mengusung Jokowi," ujarnya.

(hat/van)