NasDem Setuju Jokowi Wujudkan Kabinet Bersih Tanpa Beban Masa Lalu

Jakarta - Partai NasDem siap mendukung apapun langkah Presiden terpilih Joko Widodo terkait keinginan pembentukan kabinet pemerintah yang bersih dan tanpa beban masa lalu. Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella menyebut keinginan tersebut merupakan hak Jokowi dan layak didukung.

"Kriteria apapun yang dibuat Jokowi harus kami dukung. Karena itu memang dalam rangka pemenuhan hak prerogatif beliau. Kalau ada gagasan dan keinginan untuk wujudkan buat kabinet bersih tanpa beban masa lalu itu saya pikir perlu didukung," ujar Rio saat dihubungi, Selasa (12/8/2014).

Dia mengatakan keinginan Jokowi ini sebagai bentuk upaya menciptakan kabinet yang fokus dan konsentrasi tugasnya tidak terganggu dengan persoalan hukum.

"Artinya, jangan kemudian menteri-menterinya punya masalah di belakang hakim, itu menggangu konsentrasi kabinet. Tentu hal itu, kita dukung lah," katanya.

Rio menambahkan kalau usulan Jokowi agar para menterinya tidak rangkap jabatan di parpol juga perlu didukung. Hal ini mesti dilihat secara obyektif karena sebagai pejabat negara, menteri harus fokus terhadap tugasnya. Dia pun menegaskan kalau ada kader NasDem yang ditunjuk sebagai menteri, maka kader tersebut siap melepas jabatannya.

"Oh, siap, kami siap. Karena kalau rangkap jabatan kan bakal terganggu. Itu kan partai bakal terganggu juga. Jadi, menurut saya, salah satunya itu harus dilepas," sebutnya.

Sebelumnya, politikus senior PDIP Pramono Anung mengatakan kalau Presiden terpilih Joko Widodo memiliki komitmen agar kabinet pemerintahannya nanti bersih dari persoalan kasus korupsi dan tanpa beban masa lalu. Maka, kalau Jokowi berniat menggandeng lembaga anti korupsi seperti KPK dinilai sebagai langkah positif.

"Yang paling penting karena Jokowi adalah orang baru dalam arti tidak punya beban masa lalu. Kalau ada langkah positif yang melibatkan lembaga anti korupsi seperti KPK atau apapun untuk mengecek orang atau institusi, itu adalah hal baik untuk semangat Jokowi," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

(hat/trq)