Rahasia Negara, Tak Semua Data Pengadaan di TNI Bisa Diakses Publik

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui tidak semua data pengadaan di TNI bisa dibuka ke publik. Hal ini berkaitan dengan nilai rahasia negara yang tidak sembarangan bisa dibuka.

"Nggak bisa, misalnya belanja senjata, ada rahasia yang tidak bisa dibuka ke publik," kata Moeldoko.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menghadiri Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas bahwa TNI telah membangun Zona Integritas dalam rangka menuju terwujudnya wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Acara ini digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).

Meski begitu, untuk hal-hal lain yang perlu diperiksa, Moeldoko menjelaskan ada BPK dan inspektorat di dalam tubuh TNI yang siap mengawasi.

"TNI punya inspektorat, semuanya terawasi dengan baik," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan di dalam TNI terdapat hukum militer. Namun, bukan tidak mungkin, tindak pidana korupsi oleh TNI diusut oleh KPK.

"Ada hukum militer yang patut dihargai. Tapi juga jika tindak pidana korupsi lebih banyak merugikan sipil, KPK punya kewenangan untuk menyelidiki lewat koneksitas," ulas Abraham.

(sip/mpr)