KPU: Partisipasi di Kota Lebih Tinggi dari di Desa

Jakarta - Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) rampung menggelar rapat evaluasi tertutup dengan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat tersebut membahas keseluruhan penyelenggaraan pemilu, termasuk diantaranya tingkat partisipasi.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menekankan tingkat partisipasi menurut sebaran wilayah. "Kalau kita melihat partisipasi di sebaran daerah, yang tinggi di kota. Sementara di pedesaan, relatif rendah," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik ketika diwawancarai di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Meski demikian, KPU belum dapat menjelaskan alasan tingginya partisipasi masyarakat perkotaan dalam Pilpres.

Berdasar data dari Lingkaran Survei Indonesia, yang dirilis 7 Juli 2014, Jokowi-JK unggul di segmen pemilih desa maupun kota. Di desa, elektabilitas Jokowi mencapai 47,59 persen sedangkan Prabowo hanya 44,40 persen. Sementara itu, di kota, elektabilitas Jokowi-JK mencapai 48,12 persen dan elektabilitas Prabowo-Hatta sejumlah 44 persen.

Lebih jauh, Husni menambahkan partisipasi masyarakat tersebut dilakukan lebih merata dan menyeluruh dalam proses Pilpres sejak kampanye hingga rekapitulasi penghitungan suara.

"Misalnya partisipasi masyarakat saat kampanye, tidak dengan massa yang besar, tapi memperbincangkan visi misi yang ditawarkan, ini jauh lebih berkualitas. Saat mengikuti debat capres, info yang kami terima, siaran debat hanya kalah dengan siaran bola," kata Husni

Selain itu, ia menuturkan, pada proses rekapitulasi, masyarakat juga aktif mengikuti website KPU yang mempublikasi form C1. "Ada pihak yang menghitung sendiri bukan dari pasangan calon, dan langsung merespon hasilnya ke kami," ucap Husni.

Berdasar data yang dilaporkan oleh KPU saat penetapan hasil penghitungan suara Selasa (22/7/2014) malam, tingkat partisipasi masyarakat dalam gelaran lima tahunan ini sejumlah 69,58 persen dengan total pengguna hak pilih sebanyak 134.953.967 orang.

(mad/ndr)