BPK: Tahun 2013, Kerugian Keuangan DKI Mencapai Rp 85,36 miliar

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI selama dua tahun terakhir ini.

BPK menggarisbawahi adanya temuan soal kerugian daerah. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah dengan potensi lebih tinggi yakni triliunan rupiah.

"Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun," kata anggota V BPK, Agung Firman Sampurna.

Hal ini disampaikannya di depan anggota dewan dan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).

Agung membeberkan, dari 86 temuan itu yang menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 85,36 miliar. Sedangkan temuan potensi kerugian mencapai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Dari semua temuan itu, ada empat dinas yang dinilai paling bermasalah, yakni Dinas Pendidikan, dinas Perumahan, Dinas PU dan Dinas Perhubungan.

(ros/jor)