22 Tahun Dampingi Suku Rimba di Jambi, LSM Lingkungan ini Raih Kalpataru

Pekanbaru - LSM WARSI (Warung Infomasi) di Jambi meraih penghargaan Kalpataru. Penghargaan ini diberikan atas usahanya selama 22 tahun mengabdi di bidang lingkungan.

Penyerahan piagam diberikan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Kamis (5/6/2014) di Jakarta. Penghargaan untuk kategori Pembina Lingkungan itu diterima Direktur KKI WARSI Diki Kurniawan.

WARSI berdiri sejak 1992. Mereka konsen di bidang lingkungan dan hak suku terasing. Diki Kurniawan menyebut, selama puluhan tahun masyarakat hanya menjadi penonton atas eksploitasi sumber daya hutan di sekitar mereka.

"Tidak ada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Padahal masyarakat jauh sebelum adanya negara ini juga sebelum hadirnya korporasi yang dilegalisasi negara melalui izin-izin yang sah, sudah hidup harmonis berdampingan dengan hutan," papar Diki .

Masyarakat menilai hutan bukan cuma kayu, tetapi satu kesatuan yang saling mendukung dan memberi multi manfaat. Dari sektor ekonomi, sosial budaya, hingga religi.

"Dari hutan masyarakat mendapatkan hasil ekonomis melalui hasil hutan non kayu seperti rotan, damar, madu dan lainnya. Dari hutan Orang Rimba menjalin ritual-ritual dengan Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan Orang Rimba," sebutnya.

Hubungan masyarakat dengan hutan ini nyaris terputus akibat pengkotak-kotakan hutan untuk HPH, HTI, sawit, transmigrasi, dan pertambangan. Aturan-aturan lokal dalam mengelola sumber daya alam tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Padahal dampak eksploitasi dari pengkotakkan hutan ini, menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

"Untuk itulah, kami memperjuangkan masyarakat bisa terlibat," kata Diki.

Setelah berpuluh tahun, kini muncul pengakuan hak kelola rakyat, berupa hutan adat lebih dari 9 ribu hektare dan hutan desa seluas 45 ribu hektare. Juga adanya pengakuan kawasan hidup Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas, seluas 60.500 hektare.

"Dari segi luasan memang masih kecil, tetapi ini perlu kita apresiasi dan kita tingkatkan lagi,"sebut Diki.

Pengembangan hak kelola rakyat juga dikembangkan di kawasan gambut. Sebab, saat ini kondisi gambut Jambi tergolong kritis. "Pengelolaan gambut menyebabkan Jambi kehilangan stok karbon,"sebutnya.

Ke depan, lanjut Diki, harus ada perbaikan tata kelola kehutanan dan lahan gambut, sehingga kawasan-kawasan ini terjaga dengan baik. "Dan juga bermanfaat untuk masyarakat luas," tutup Diki.

(cha/try)