.webp)
"Kami yakin tidak (boarding pass makin jauh). Retrospeksi 5 tahun lalu, kami dengan PDIP baru 16 Mei. Kalau sekarang, pendaftaran (Pilpres) masih 18 Mei, sekarang tanggal berapa?" kata Waketum Partai Gerindra Fadli Zon di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jaksel, Rabu (23/4/2014).
Fadli menuturkan bahwa dalam deklarasi dukungan PPP pada Prabowo, Jumat (18/4) lalu, SDA mengatakan bahwa dukungan tersebut masih harus diformalisasikan dalam mekanisme internal. Gerindra pun tidak bermasalah dengan hal tersebut.
"Suryadharma menyampaikan bahwa pernyataan dukungan diresmikan melalui rapimnas atau mukernas, mekanisme internal. Tidak ada masalah," ujarnya.
Untuk mengamankan 'boarding pass' Prabowo, Gerindra juga masih melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai. "Kita terus komunikasi politik," ucapnya.
Usai rapat pleno di DPP PPP, Selasa (22/4) malam, Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (Mbah Mun) mengeluarkan fatwa yang menganulir semua keputusan SDA. Dalam fatwa itu ditegaskan bahwa PPP belum menentukan capres yang akan diusung.
"PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014," demikian fatwa Mbah Mun yang dibacakan anaknya di DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4) kemarin.
Lepasnya dukungan PPP membuat 'boarding pass' pencapresan melayang menjauh dari Prabowo. Dengan sokongan partai yang memiliki tagline rumah besar umat Islam itu, gabungan Gerindra dan PPP, sesuai hasil quick count Cyrus-CSIS, memiliki perolehan suara 18,5%.
Prabowo hanya tinggal menggaet satu partai lagi yang memiliki suara minimal 6,5% untuk mendapatkan 'boarding pass' menuju Pilpres 2014. Kini, dia harus mencoba merangkul sedikitnya dua partai lain. Berkaca pada lepasnya dukungan di PPP, tentu mencari dukungan dua partai bukanlah hal yang mudah.
(trq/trq)
