Gerindra Sikapi Fatwa Mbah Mun PPP: Kami Tidak Ada Masalah

Jakarta - Koalisi PPP dengan Gerindra terancam bubar dengan keluarnya fatwa Majelis Syariah PPP. Salah satu isi fatwa menyebutkan PPP belum memutuskan koalisi dan dukung mendukung capres. Bagaimana respons Gerindra?

"Saya kira itu tidak masalah. Keputusan itu bagus, tidak ada pecat memecat, soal islah," ujar Waketum Gerindra Fadli Zon kepada detikcom, Selasa (22/4/2014).

Menurut Fadli, keputusan majelis syariah PPP yang disebutkan oleh KH Maimun Zubair atau Mbah Mun tidak ada yang bertentangan. Fadli justru kali ini mengamini pernyataan Ketum Suryadharma Ali. Menurutnya, memang belum ada koalisi resmi antara Gerindra dengan partai berlambang Ka'bah itu.

"Pak SDA itu memang mengatakan (koalisi) akan diformalisasi di mukernas. Jadi tidak ada yang bertentangan sebenarnya. Yang diumumkan waktu itu belum formal. SDA akan formalsiasi ke mukernas. (Deklarasi) Itu hanya dukungan pimpinan," ucapnya.

Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubeir mengeluarkan fatwa islah untuk internal PPP. Berikut fatwa lengkap KH Maimun Zubair yang dibacakan di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (22/4) kemarin:

Kewajiban islah di antara kubu yang bertikai. Utamanya antara ketua umum DPP Bapak Suryadharma Ali, dan Sekjen DPP Mohammad Romahurmuziy. Islah berarti kembali kepada asal semula. Bahwa Suryadharma Ali adalah ketua umum, dan Mohammad Romahurmuziy adalah sekretaris jenderal. Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian, atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai.

Dalam hal Pemilu Presiden 2014, DPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik mana pun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014.

PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014.

Semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil Pemilu Legislatif 2014. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan.

Langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Mufakat. Apa yang saya sampaikan Ini merupakan bentuk keprihatinan kiai, kader-kader dan semua simpatisan partai hingga lapisan bawah. Saya benar-benar menekankan kepada pimpinan partai untuk secepatnya mengambil langkah-langkah ini islah.

Jakarta, 22 April 2014

(rmd/ndr)