Audiensi PKL Merdeka dan Pemkot Bandung Berlangsung Alot

Bandung -

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Merdeka belum tuntas. Secara kasat mata, mungkin sudah tidak lagi banyak PKL yang berjualan, namun di dalamnya masih menyisakan permasalahan yang tak kunjung tuntas. Apa saja?

Berulang-ulang PKL Merdeka memprotes Pemkot Bandung terkait relokasi 70 PKL ke dalam basement P1 Mal Bandung Indah Plaza. Sejumlah PKL merasa relokasi tersebut tidak berjalan semestinya. Mereka menilai banyak kejanggalan terkait relokasi tersebut.

Audiensi yang dilakukan di ruangan Wakil Wali Kota Bandung tersebut dihadiri oleh 15 perwakilan PKL. Hadir dalam audiensi tersebut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Wali Kota Bandung yang juga Ketua Satgasus PKL, Oded M Danial, juga Kadis Koperindag Kota Bandung Ema Sumarna.

PKL meminta tanggung jawab Pemkot Bandung yang dinilai tidak becus mengawasi proses relokasi PKL. Selain itu PKL juga mempertanyakan kejelasan uang pinjaman ke BPR yang tidak diterima oleh mereka. PKL BIP menilai koordinator yang selama ini berhubungan dengan Pemkot Bandung tidak transparan.

"Uang pinjaman itu diurus dan diambil semua sama Bu Linda (koordintor PKL Merdeka). Kami tidak menerima. Soal uang sewa juga tidak jelas," ujar Hari salah satu PKL.

Hari yang mengaku merasa kecewa dengan koordinator PKL Merdeka berbicara dengan nada bergetar. Ia terlihat berbicara sambil menahaan emosi.

Sementara itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beradu argumen dengan PKL. Ia menilai masalah sebetulnya ada di pihak interen organisasi PKL sendiri.

"Anda kesal ke Bu Linda, kenapa marahnya ke saya," kata pria yang akrab disapa Emil tersebut.

Menurut Emil seharusnya apabila PKL Merdeka tidak sependapat atau kecewa dengan koordinator mereka, seharusnya menyatakan langsung kepada yang bersangkutan.

"Itu kan masalah internal kalian. Miskomunikasi antar anggota organisasi seharusnya diselesaikan di interen dulu," kata Emil.

PKL juga meminta kejelasan soal tarif sewa lapak kepada manajemen BIP. Namun Manajemen BIP enggan berbicara gamblang soal tarif tersebut.

"Ada aturan dalam perusahaan kami yang tidak bisa membuka kontrak selain pihak yang menandatangani. Kalau mau ke Bu Linda saja, kecuali kalau Pemkot yang meminta, karena jalurnya beda," ujar salah satu perwakilan Manajemen BIP.

Sementara sosok Linda, koordinator PKL Merdeka tidak datang dalam audiensi tersebut. Pertemuan pun berakhir tanpa keputusan yang berarti. Rencananya Pemkot akan menggelar pertemuan kembali bersama seluruh PKL dan koordinator PKL.

(avi/ern)