PPP Terancam Tersandung di Pemilu Pilpres dan Koalisi

Jakarta - Meruncingnya konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa berdampak sangat buruk bagi PPP ke depannya. Jika partai berlambang berlambang Kabah itu tak bisa segera menyelesaikan kisruhnya maka bakal kesulitan dalam proses persyaratan pencapresan dan koalisi dengan partai lain.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali mengingatkan PPP harus secepatnya menuntaskan masalah internalnya. "Kalau tidak tentunya akan menyulitkan PPP terkait proses Pilpres di KPU dan untuk koalisi. PPP yang akan rugi," ujar Effendi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (21/4/2014).

Effendi menekankan bahwa untuk saat ini yang mendesak dilakukan yaitu dua kubu yang bertikai mesti duduk bersama menyelesaikan masalah. "Urusan soal koalisi untuk Pilpres itu yang kedua, yang terpenting sekarang duduk bersama dulu di kantor DPP," tegasnya.

Menurut Effendi sebaiknya Suryadharma Ali sebagai ketua umum PPP datang ke Mukernas untuk melakukan islah atau damai dengan kubu Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi). "Komunikasi politik di antara elite PPP sudah tersumbat selama ini," kata dia.

Effendi menyoroti duduk persoalan kisruh di PPP karena kubu Suryadharma ingin gerak cepat dalam koalisi. Sementara elite politik PPP lainnya ingin proses koalisi melalui AD/ART partai.

"Kedua pihak memakai asumsi masing-masing dalam menegakkan AD/ART partai sehingga terjadi perselisihan," ujar Effendi sembari menegaskan bahwa satu-satunya cara yaitu harus dikomunikasi dengan duduk bersama.

Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan Mukernas yang akan digelar Rabu 23 April 2014 adalah kesempatan terakhir untuk islah (rukun). Karena itu SDA harus datang dulu ke Mukernas. Angenda dalam Mukernas akan mengukuhkan Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum menyusul pemberhentian sementara SDA sebagai Ketum oleh kubu Romi dalam Rapimnas Sabtu malam lalu.

(brn/rmd)