.webp)
Pada Jumat (18/4) kemarin, PPP Resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2014 Juli mendatang. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam sebuah konferensi pers bersama.
"Sepakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo sebagai calon presiden," kata Suryadharma Ali dua hari lalu.
Suryadharma menilai, Prabowo adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Dukungan tersebut disebut Suryadharma sebagai dukungan yang ikhlas tanpa syarat apapun.
"PPP menilai sosok Pak Prabowo adalah sosok yang tepat yang dapat memimpin Indonesia ke depan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Bagi PPP menuju Indonesia berkah. Dukungan yang tadi telah saya sampaikan adalah dukungan tanpa kondisi apapun," jelas Surya yang menyebut koalisinya sebagai 'Gabah', kependekan dari Garuda-Kabah.
Saat pendeklarasian itu, sudah mulai tercium adanya persoalan internal di PPP terkait dukungan untuk Prabowo. Ketika dikonfirkasi mengenai hal itu, Suryadharma mengklaim suara partai yang dipimpinnya sudah bulat.
"Insya Allah tidak ada satu pun anggota PPP yang membangkang majelis syariah," ujar SDA merujuk pada dukungan ke Prabowo.
Dalam hitungan jam setelah deklarasi tersebut, SDA mendapat serangan-serangan dari kubu Sekjen Romi. SDA dinyatakan mendapatkan peringatan pertama dalam rapat para pengurus harian partai, karena dianggap melakukan manuver politik yang tidak sesuai dengan AD/ART PPP.
Tekanan untuk SDA semakin menguat. 24 jam setelah 'kartu kuning' untuk SDA, kubu Romi menggelar Rapimnas, yang dihadiri 26 Ketua DPW, 25 pengurus pusat, serta dua orang ketua majelis (majelis pakar dan majelis pertimbangan). Hasil Rapimnas menyebutkan, SDA diberhentikan sementara, dengan alasan-alasan yang merujuk pada rapat sehari sebelumnya.
"Setelah upaya sungguh sungguh membangun komunikasi, Ketum Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi AD/ART mengoreksi sanksi yang diputuskan raat pengurus harian DPP PPP pada 18 April," ujar Romi dalam konferensi pers usai Rapimnas di kantor DPP PPP, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Minggu (20/4/2014) dinihari.
Salah satu poin alasan pencopotan SDA adalah, pria yang menjabat sebagai Menag itu, hadir secara ilegal dalam orasi politik Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu. "Ketum hadir dalam orasi politik kampanye Gerindra, itu langkah politik yang salah, mempertontonkan perilaku politik yang over acting, meruntuhkan moral kader partai di semua tingkatan," ujar Waketum PPP Emron Pangkapi.
SDA sendiri melawan. Beberapa jam sebelum Rapimnas kubu Romi digelar, dia memberi pernyataan bahwa seluruh tugas dan fungsi partai telah dia ambil seluruhnya. Sedangkan kubu Romi juga mengklaim telah menyelenggarakan Rapimnas yang sah.
Belum jelas benar pihak mana yang saat ini secara sah memegang kendali atas partai. Sama tidak jelasnya dengan kelanjutan dukungan partai terhadap Prabowo, yang sejak awal diklaim sebagai dukungan bulat.
(fjr/fjr)
