Tak hanya soal menteri, bahkan saat menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Capre Prabowo Subianto akan dibahas bersama partai anggota koalisi.
Gerindra menurut Muzani tak ingin mengambil kekuasaan pemerintahan secara power full. Meski dalam sistem presidensial kewenangan mengangkat dan memberhentikan seorang menteri ada di tangan presiden.
Menurut Muzani nantinya dalam membangun koalisi, Gerindra tak ingin mengulangi kesalahan pemerintah sebelumnya. Dalam dua periode pemerintahan terakhir ini, meski koalisi yang dibangun merupakan partai dengan kekuatan besar namun tidak bisa mengamankan sepenuhnya kebijakan pemerintah.
Sehingga nanti menteri-menteri yang diangkat dari partai politik harus membuat sebuah pakta integriras. Menteri tidak boleh menjadi kepanjangan tangan partai politik.
Terkait soal rencana koalisi, menurut Muzani Gerindra terus mengadakan komunikasi dengan beberapa partai politik. Antara lain Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. "Dengan PKB dan PAN Insya Allah akan segera ada titik temu," kata Muzani.
(erd/jor)