"Dalam Partai Golkar, ada forumnya yaitu dalam rapim (rapat pimpinan) itu. Itu berwenang untuk menentukan capres dan cawapres, termasuk di dalamnya bila ada yang menggunakan untuk evaluasi pemilihan umum," kata Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Agenda evaluasi pencapresan Ical bisa saja digelar bila ada yang mengusulkan dan disetujui oleh steering commitee. Jika tidak, maka rapim hanya akan membahas hal-hal yang sudah ditentukan, di antaranya soal cawapres dan arah koalisi.
Hajri juga mengatakan permintaan evaluasi dari Akbar tak perlu disikapi secara berlebihan. Permintaan evaluasi itu dinilai wajar.
"Menurut saya, Akbar bilang evaluasi perlu disikapi wajar-wajar saja. Tidak perlu berlebihan, seolah-olah evaluasi itu instrumen untuk menyerang. Tapi juga jangan jadi momok, jangan jadi hantu di siang bolong, lalu alergi dengan kata evaluasi," ujarnya.
Akbar memang beberapa kali bersuara tentang perlunya evaluasi pencapresan Ical hingga kesiapannya sebagai cawapres. Terakhir, ia menegaskan bahwa evaluasi penting karena suara Golkar kurang dari 15 persen.
"Evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui mengapa suara Golkar kurang dari 15 persen? Jadi, evaluasi yang kita usulkan yaitu atas hasil perolehan suara Golkar yang jauh dari target,β kata Akbar lewat rilis yang diterima, Selasa (15/4/2014).
(trq/van)