Mungkinkah Koalisi Jokowi Tanpa Bagi-bagi Kursi Menteri?

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat resmi menjalin koalisi. Kedua partai sepakat mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Meski menjalin koalisi mereka mengaku tak akan ada pembagian kursi menteri di kabinet.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan koalisi yang ditawarkan Jokowi berbeda dengan konsep yang ada selama ini. Jokowi, kata Rio, tak menjanjikan jatah kursi menteri. Dia pun memastikan partai yang ingin koalisi dengan PDI Perjuangan akan kecele jika hanya mencari kursi menteri.

"Kami memperkuat sistem presidensial, sistem presidensial itu kabinetnya terserah presiden, bahwa dia ngambil dari parpol bisa saja, tapi terserah presiden," kata Rio kepada detikcom.

Berulang kali Jokowi juga mengatakan bahwa jika nanti terpilih sebagai presiden dia ingin menguatkan sistem presidensial. Sejak awal menjalin koalisi dia menyatakan tak akan ada bagi-bagi kursi di kabinet. Karena menurut pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, bagi-bagi 'kue' di kabinet hanya ada di sistem parlementer.

"Ini sistem presidensial, ya kan? Jadi, yang namanya bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri, itu hanya ada di koalisi parlementar," ujar pria 52 tahun ini di Balai Kota 10 April lalu. Mungkinkah sebuah koalisi terbentuk tanpa bagi-bagi kursi menteri di kabinet?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Margarito Kamis, partai politik didirikan adalah untuk meraih kekuasaan. Salah satunya dengan menjalin sebuah koalisi. "Senang tidak senang, suka tidak suka, koalisi antarpartai itu bertujuan untuk meraih kekuasaan. Dan kekuasaan itu bukan di legislatif melainkan di eksekutif di kabinet," kata Margarito saat berbincang dengan detikcom.

Dalam praktiknya koalisi partai politik di Indonesia pasca reformasi selalu ada bagi-bagi kursi menteri di kabinet. Kabinet selain diisi kalangan profesional, beberapa di antaranya merupakan kader sebuah partai politik. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga diisi oleh beberapa kader partai anggota Sekretariat Gabungan yang dipimpin Partai Demokrat.

Namun dalam perjalanannya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tak pernah sepi dari serangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ironinya, beberapa motor 'penggoyang' pemerintahan SBY adalah kader partai anggota koalisi Setgab.

(erd/van)