.webp)
Apalagi siswa SMA/sederajat sudah memiliki hak untuk mengikuti pemilu. Sehingga soal UN tersebut mengarah ke politik praktis.
Foto soal UN itu beredar di media sosial twitter, Senin (14/4/2014). Belum dipastikan dari mana sumbernya. Namun yang jelas, salah seorang siswa SMA di Yogyakarta memastikan kevalidan soal itu.
Menurut siswa tersebut, ada dua soal tentang Jokowi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama, sesuai dengan foto yang beredar, satu lagi di nomor lain.
Bunyi soal tersebut yakni:
Ir H. Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat.
Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang upah minimum provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut, dewan pengupahan menetapkan upah Rp 2,2 juta.
Keteladanan Jokowi pada wacana di atas adalah...
a. alumni UGM yang cinta seni dan budaya
b. gemar blusukan ke pelosok wilayah
c. mengadakan pertemuan dengan dewan pengupahan
d. menjadi tokoh seniman terkemuka di DKI Jakarta
e. menerima berbagai penghargaan dan gelar
Berikut reaksi tokoh-tokoh atas soal UN tersebut, seperti dirangkum detikcom, Selasa (15/4/2014):
|
|
1. Mendikbud akan Mengecek
|
|
"Kalau betul seperti itu ya menjadi catatan buat si pembuat soal. Oleh karena itu berikan waktu kita akan ngecek terlebih dahulu," kata Nuh di Lapas Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Jalan Daan Mogot No 29 C, Tangerang, Banten, Senin (14/4/2014).
Nuh belum bisa membuat keputusan apa pun tentang hal tersebut. Dia ingin melakukan pengecekan dengan seksama.
1. Mendikbud akan Mengecek
|
|
"Kalau betul seperti itu ya menjadi catatan buat si pembuat soal. Oleh karena itu berikan waktu kita akan ngecek terlebih dahulu," kata Nuh di Lapas Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Jalan Daan Mogot No 29 C, Tangerang, Banten, Senin (14/4/2014).
Nuh belum bisa membuat keputusan apa pun tentang hal tersebut. Dia ingin melakukan pengecekan dengan seksama.
2. Kepala BNSP: Soal UN Tak Boleh Menjurus Politik Praktis
|
|
"Kita punya kisi-kisi. Saat menulis soal itu berdasarkan kisi-kisi, jadi itu kisi-kisi untuk UN. Kemudian soal dibuat oleh tim, jadi naskah-naskah itu tadi sebenarnya memang mereka yang memilih. Seharusnya tidak boleh menjurus ke politik praktis," kata Edi di Lapas Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Jalan Daan Mogot No 29 C, Tangerang, Banten, Senin (14/4/2014).
2. Kepala BNSP: Soal UN Tak Boleh Menjurus Politik Praktis
|
|
"Kita punya kisi-kisi. Saat menulis soal itu berdasarkan kisi-kisi, jadi itu kisi-kisi untuk UN. Kemudian soal dibuat oleh tim, jadi naskah-naskah itu tadi sebenarnya memang mereka yang memilih. Seharusnya tidak boleh menjurus ke politik praktis," kata Edi di Lapas Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Jalan Daan Mogot No 29 C, Tangerang, Banten, Senin (14/4/2014).
3. Jokowi: Seharusnya Pahlawan Saja
|
|
"Siapa yang buat. Tanya yang buat saja. Tapi mestinya pertanyaan itu kalau masalah tokoh, sebenarnya lebih bagus yang berkaitan dengan pahlawan nasional," kata Jokowi saat ditemui di sela-sela meresmikan foodcourt di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakpus, Senin (14/4/2014).
Jokowi pun memberi contoh pahlawan dari Aceh, Maluku atau daerah lain. Penggunakan pahlawan dianggap lebih relevan, dibanding menggunakan dirinya. "Sehingga jejak sejarah lebih tertangkap oleh anak-anak kita," imbuhnya.
Saat ditanya lebih jauh tentang soal ujian tersebut, Jokowi menegaskan tak tahu menahu. "Yang buat juga saya nggak tahu siapa," imbuhnya.
3. Jokowi: Seharusnya Pahlawan Saja
|
|
"Siapa yang buat. Tanya yang buat saja. Tapi mestinya pertanyaan itu kalau masalah tokoh, sebenarnya lebih bagus yang berkaitan dengan pahlawan nasional," kata Jokowi saat ditemui di sela-sela meresmikan foodcourt di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakpus, Senin (14/4/2014).
Jokowi pun memberi contoh pahlawan dari Aceh, Maluku atau daerah lain. Penggunakan pahlawan dianggap lebih relevan, dibanding menggunakan dirinya. "Sehingga jejak sejarah lebih tertangkap oleh anak-anak kita," imbuhnya.
Saat ditanya lebih jauh tentang soal ujian tersebut, Jokowi menegaskan tak tahu menahu. "Yang buat juga saya nggak tahu siapa," imbuhnya.
4. KPAI Desak Kemendikbud Investigasi Soal UN
|
|
"Terkait dengan adanya cerita tentang Jokowi dalam salah satu naskah soal Bahasa Indonesia UN SMA, dan setelah melakukan telaahan mengenai isinya, KPAI meminta adanya investigasi lebih lanjut, karena ini jelas terindikasi susupan kepentingan politik," ujar Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (14/4/2014).
Ni'am mengatakan, KPAI menduga adanya upaya politisasi UN melalui soal Bahasa Indonesia yang berisi cerita tentang Jokowi, yang isinya cenderung penggiringan opini. Ni'am menegaskan, ranah pendidikan jangan disusupi oleh kepentingan politik.
"UN adalah instrumen akademik, sehingga menjadi bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik," imbuhnya.
Untuk itu, KPAI meminta Mendikbud sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera melakukan investigasi lebih lanjut, terkait dengan munculnya bacaan bernuansa politik tersebut. Ni'am juga mengatakan KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kadisdik DKI.
"Siapa pembuatnya, atas motivasi apa, dan dengan gentle bertanggung jawab. Harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang. Kabalitbang dan Ketua BSNP tidak boleh lepas tangan. Jangan susupi masalah akademik dengan urusan politik," ucap Ni'am.
4. KPAI Desak Kemendikbud Investigasi Soal UN
|
|
"Terkait dengan adanya cerita tentang Jokowi dalam salah satu naskah soal Bahasa Indonesia UN SMA, dan setelah melakukan telaahan mengenai isinya, KPAI meminta adanya investigasi lebih lanjut, karena ini jelas terindikasi susupan kepentingan politik," ujar Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (14/4/2014).
Ni'am mengatakan, KPAI menduga adanya upaya politisasi UN melalui soal Bahasa Indonesia yang berisi cerita tentang Jokowi, yang isinya cenderung penggiringan opini. Ni'am menegaskan, ranah pendidikan jangan disusupi oleh kepentingan politik.
"UN adalah instrumen akademik, sehingga menjadi bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik," imbuhnya.
Untuk itu, KPAI meminta Mendikbud sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera melakukan investigasi lebih lanjut, terkait dengan munculnya bacaan bernuansa politik tersebut. Ni'am juga mengatakan KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Kadisdik DKI.
"Siapa pembuatnya, atas motivasi apa, dan dengan gentle bertanggung jawab. Harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang. Kabalitbang dan Ketua BSNP tidak boleh lepas tangan. Jangan susupi masalah akademik dengan urusan politik," ucap Ni'am.
Halaman 2 dari 10
