Jangan Ada Lagi Koalisi Pragmatis

Jakarta - Pasca hasil pemilu legislatif 2014 tanpa pemenang dominan (di atas 25% suara populer), diskusi politik di warung kopi berkembang menjadi bagaimana peta dan skema koalisi yang akan dibangun oleh para partai politik. Menarik memang melihat dinamika koalisi parpol dan kaitannya dengan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, tuntutan 25% suara populer atau 20% suara elektoral telah memaksa terbukanya ruang lobi antar parpol dalam membentuk koalisi.

Celakanya koalisi-koalisi yang terbentuk di pemerintahan Indonesia pasca-reformasi masih koalisi berbasis kebutuhan elektoral dan mengamankan kekuasaan. Kita bisa melihat di tahun 1999, ketika Poros Tengah mengusung Gus Dur sebagai Presiden. Mereka memang memiliki kesamaan ideologi, namun ketika Gus Dur telah terpilih dan ternyata tidak sesuai harapan para pendukung Poros Tengah, mereka jugalah yang menjatuhkan Gus Dur di 2001. Begitu pula dengan koalisi ala SBY yang diformalkan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). Meski telah ada komitmen bersama, ternyata daya ikat Setgab ini hanya efektif di ruang eksekutif, sementara di ruang legislatif penuh intrik politik, komitmen di sini seperti tak bernilai sama sekali. Alhasil, upaya koalisi yang telah dibangun tidak memberikan dampak terhadap pemerintahan itu sendiri.

Latar belakang inilah yang menggelitik saya untuk mengkritik skema koalisi pragmatis yang sangat mungkin terulang kembali di Pemilu 2014. Koalisi pragmatis bisa dicirikan sebagai berikut: (1) Orientasi elektoral, bukan ideologi atau program; (2) Bersifat transaksional berupa materi atau jabatan; (3) pilihan koalisi berlandaskan pengamanan kursi kekuasaan.

Dari sejarah kita telah belajar, bahwa koalisi pragmatis ini justru telah memberikan dampak kurang produktif kepada pembangunan Indonesia. Presiden, sebagai pemimpin koalisi, disibukkan dengan urusan menjaga relasi antara anggota koalisi. Ia terpaksa memenuhi hasrat anggota koalisi yang juga melakukan manuver. Memang, setelah saya coba telaah literatur, saya menemukan bahwa belum pernah ada contoh sukses koalisi seperti ini dalam sistem demokrasi presidensil. Biasanya koalisi dibangun dalam sistem demokrasi parlementer, di mana terdapat ketergantungan antara posisi seorang Perdana Menteri dan Kabinetnya terhadap suara di parlemen, sehingga mengamankan koalisi menjadi sangat penting. Namun, litelatur juga menunjukkan bahwa pola koalisi dalam sistem demokrasi presidensil beberapa kali ditemukan di negara demokrasi baru seperti Indonesia yang masih memiliki bekas pengalaman kepemimpinan otoriter.

Pola ini terjadi karena para pelaku politik Indonesia saat ini adalah para wajah lama yang hidup di era otoriter dan kini dipaksakan menggunakan fitur demokrasi. Hasilnya adalah ketidakpahaman mereka terhadap demokrasi itu sendiri, yang membuat mereka menilai bahwa koalisi adalah sebatas bagi-bagi jatah menteri, bukan bentuk kesepahaman bersama dalam membangun bangsa.

Ke depan, setidaknya dimulai dari lobi koalisi di Pilpres 2014, perlu ada kebijaksanaan dari parpol dalam mendorong koalisi berkualitas dengan tiga indikator. Pertama, dibangun berdasarkan kesamaan ideologi, visi, dan program dalam membangun Indonesia. Kedua, kesepakatan terbentuk bukan berdasarkan berapa jumlah kursi di kabinet, melainkan pada kesepakatan berkerja sama. Idealnya, mayoritas anggota kabinet republik ini diisi oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Ketiga, jumlah koalisi yang tidak terlalu besar untuk mengurangi kerumitan dalam mengelola pemerintahan dan juga untuk memberikan ruang oposisi bagi partai lain.

Keterangan Penulis:
Penulis adalah seorang pemerhati ekonomi politik dan Co-Founder Bandung Strategic Leadership Forum (BSLF).

(es/es)