Rabu, 09/04/2014 17:10 WIB

Wasekjen PDIP: Perolehan Suara 21-24 Persen Suara Realistis

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Hasil sementara quick count sejumlah lembaga survei menempatkan perolehan PDI Perjuangan berkisar 19-20 persen. Bagi PDIP hasil akhir 21-24,5 persen menjadi angka realistis.

"Kami targetkan 27,02 persen dengan memperhitungkan faktor-faktor DPT yang masih bermasalah kira-kira angkanya 6-7 persen sehingga angka 21 -24,5 persen adalah angka yang realistik bagi PDIP," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (9/4/2014).

PDIP menurut Hasto juga tetap memantau quick count. Hasil quick count menurutnya memiliki tingkat akurasi tinggi. "Karena margin error di bawah 1 persen dengan quick count itulah nanti kami akan menentukan langkah-langkah strategis kepartaian di dalam menyiapkan pilpres," sebutnya.

Hasto menambahkan partainya pasti akan membangun koalisi. Yang diinginkan adalah koalisi yang menguatkan program pemerintahanm

"Jangan sampai nanti kami bangun kerjasama dengan parpol lain sama-sama mendapat dukungan rakyat dan kami menang pilpres tapi kemudian yang jadi bagian pemerintahan tiba-tiba menjadi oposisi seperti yang terjadi belum lama ini," papar Hasto.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%