Adu Pendapat Seputar Pilpres Ini Insiden yang Muncul pada Pencoblosan Pileg 2014

Jakarta - Coblosan pada Pemilu 2014 telah ditutup dan kini memasuki proses penghitungan suara, Rabu (9/4/2014). Meski persiapan penyelenggaraan pemilu telah diupayakan sesempurna mungkin, namun pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat sejumlah insiden seperti berikut ini:

(Foto: Lamhot Aritonang)

1. Surat Suara Tertukar

(Foto: Bagus Kurniawan/detikcom)

Satu bendel surat suara dapil (daerah pemilihan) II Kabupaten Mojokerto tertukar dengan surat suara dapil yang sama untuk Kota Mojokerto. Tertukarnya sejumlah 20 lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten Mojokerto ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Sedati, Kecamatan Ngoro.

Suara tertukar juga terjadi di 3 TPS di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Surat suara tertukar dengan dapil lain. Surat suara untuk pemilihan DPRD Bantul tertukar dengan Kabupaten Sleman. Meski sempat terhenti beberapa saat, kejadian itu akhirnya bisa diatasi. Peristiwa itu terjadi TPS 3, 4 dan 5 Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul.

"Sudah teratasi kasus tertukarnya surat suara," kata anggota KPU Bantul Titik Istiwayatun di kantor KPU Bantul, Rabu (9/4/2014).

Dia mengatakan surat suara yang tertukar sudah diganti dengan surat suara pemilu ulang. Kasus itu akan dibuatkan berita acara tentang penarikan surat suara yang tertukar tersebut. "Surat suara yang tertukar di antara untuk TPS 3 sebanyak 24 surat suara, TPS 4 sebanyak 13 surat suara dan TPS 5 sebanyak 2 surat suara," katanya.

Sejumlah kasus suara suara tertukar juga diterima oleh Bawaslu Jabar yaitu di antaranya:
1. Di TPS 50 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bandung ada surat suara DPR RI tertukar isinya Dapil IV sebanyak 22 lembar, yang sudah dicoblos 19 lembar.
2. Di TPS 83 RW 05, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan satria Kota Bekasi, surat suara DPRD Dapil 5 tertukar dengan Dapil 7 sebanyak 2 surat suara.
3. Di TPS 52 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, surat suara untuk DPR RI tertukar.
4. Di TPS 10 Desa rancasenggang Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan surat suara DPRD tertukar dengan Kabupaten Bandung.
5. Di TPS 7,8,9,10, Desa Rancasenggang Kecamatan Cipongkor tertukar surat suaranya dengan Kabupaten Bandung, dari mulai DPRD, DPRD Provins dan DPR RI.

1. Surat Suara Tertukar

(Foto: Bagus Kurniawan/detikcom)

Satu bendel surat suara dapil (daerah pemilihan) II Kabupaten Mojokerto tertukar dengan surat suara dapil yang sama untuk Kota Mojokerto. Tertukarnya sejumlah 20 lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten Mojokerto ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Sedati, Kecamatan Ngoro.

Suara tertukar juga terjadi di 3 TPS di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Surat suara tertukar dengan dapil lain. Surat suara untuk pemilihan DPRD Bantul tertukar dengan Kabupaten Sleman. Meski sempat terhenti beberapa saat, kejadian itu akhirnya bisa diatasi. Peristiwa itu terjadi TPS 3, 4 dan 5 Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul.

"Sudah teratasi kasus tertukarnya surat suara," kata anggota KPU Bantul Titik Istiwayatun di kantor KPU Bantul, Rabu (9/4/2014).

Dia mengatakan surat suara yang tertukar sudah diganti dengan surat suara pemilu ulang. Kasus itu akan dibuatkan berita acara tentang penarikan surat suara yang tertukar tersebut. "Surat suara yang tertukar di antara untuk TPS 3 sebanyak 24 surat suara, TPS 4 sebanyak 13 surat suara dan TPS 5 sebanyak 2 surat suara," katanya.

Sejumlah kasus suara suara tertukar juga diterima oleh Bawaslu Jabar yaitu di antaranya:
1. Di TPS 50 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bandung ada surat suara DPR RI tertukar isinya Dapil IV sebanyak 22 lembar, yang sudah dicoblos 19 lembar.
2. Di TPS 83 RW 05, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan satria Kota Bekasi, surat suara DPRD Dapil 5 tertukar dengan Dapil 7 sebanyak 2 surat suara.
3. Di TPS 52 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, surat suara untuk DPR RI tertukar.
4. Di TPS 10 Desa rancasenggang Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan surat suara DPRD tertukar dengan Kabupaten Bandung.
5. Di TPS 7,8,9,10, Desa Rancasenggang Kecamatan Cipongkor tertukar surat suaranya dengan Kabupaten Bandung, dari mulai DPRD, DPRD Provins dan DPR RI.

2. Surat Suara Tercoblos

Ilustrasi (Foto: detikcom)

Temuan ratusan surat suara tercoblos terjadi di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rachmat Yasin langsung menggelar rapat koordinasi bersama KPU, PPK, PPS, KPPS, Panwas, polisi dan TNI terkait temuan ratusan surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara. Akhirnya diputuskan, pencoblosan diulang.

"Dari hasil investigasi, ternyata lebih dari setengah jumlah TPS di Desa Benteng Kecamatan Ciampea. Maka KPU dan Panwaslu sepakat kalau pemungutan suara dihentikan dan akan digelar PSU (Proses Pemilihan Ulang)," kata Rachmat Yasin usai rapat di kantor Kecamatan Ciampea, Rabu (9/4/2014).

Pria yang akrab disapa RY ini merinci dari 22 TPS, 13 di antaranya terindikasi ada kecurangan. Saat berada di bilik suara, ratusan pemilih mengembalikan surat suara ke petugas karena surat suara sudah tercoblos.

Korlap Partai Gerindra Kec Ciampea, Indra Anwar yang ikut melakukan pendataan, mengatakan di TPS 20 Kampung Lebak Kongsi, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, sebanyak 83 surat suara dari total 186 surat suara, ditemukan sudah dicoblos. Sementara di TPS 5, sebanyak 91 surat suara dari total 325 surat suara sudah dicoblos atau sudah dilubangi.

"Kalau di TPS 20, ada 83 surat suara. Yang sudah tercoblos itu 43 surat suara untuk DPR RI dan 40 surat suara untuk DPRD Kabupaten Bogor. Sementara di TPS 5, ada 91 surat suara, 41 suara untuk DPR dan 50 DPRD Kabupaten Bogor," katanya.

2. Surat Suara Tercoblos

Ilustrasi (Foto: detikcom)

Temuan ratusan surat suara tercoblos terjadi di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rachmat Yasin langsung menggelar rapat koordinasi bersama KPU, PPK, PPS, KPPS, Panwas, polisi dan TNI terkait temuan ratusan surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara. Akhirnya diputuskan, pencoblosan diulang.

"Dari hasil investigasi, ternyata lebih dari setengah jumlah TPS di Desa Benteng Kecamatan Ciampea. Maka KPU dan Panwaslu sepakat kalau pemungutan suara dihentikan dan akan digelar PSU (Proses Pemilihan Ulang)," kata Rachmat Yasin usai rapat di kantor Kecamatan Ciampea, Rabu (9/4/2014).

Pria yang akrab disapa RY ini merinci dari 22 TPS, 13 di antaranya terindikasi ada kecurangan. Saat berada di bilik suara, ratusan pemilih mengembalikan surat suara ke petugas karena surat suara sudah tercoblos.

Korlap Partai Gerindra Kec Ciampea, Indra Anwar yang ikut melakukan pendataan, mengatakan di TPS 20 Kampung Lebak Kongsi, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, sebanyak 83 surat suara dari total 186 surat suara, ditemukan sudah dicoblos. Sementara di TPS 5, sebanyak 91 surat suara dari total 325 surat suara sudah dicoblos atau sudah dilubangi.

"Kalau di TPS 20, ada 83 surat suara. Yang sudah tercoblos itu 43 surat suara untuk DPR RI dan 40 surat suara untuk DPRD Kabupaten Bogor. Sementara di TPS 5, ada 91 surat suara, 41 suara untuk DPR dan 50 DPRD Kabupaten Bogor," katanya.

3. Warga Satu RT Tak Terdaftar

(Foto: detikcom)

Warga satu RT di Situbondo tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Hingga hari pencoblosan, warga RT 01 RW 04 Dusun Krajan Desa Olean Kecamatan Situbondo disebut-sebut tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebanyak 67 warga pemilik hak pilih di RT itu tidak menerima undangan ke TPS.

"Saya sudah tanya ke pak Kades dan petugas KPPS-nya. Katanya daftar warga saya tidak ketemu," kata Sarijo, Ketua RT setempat, Rabu (9/4/2014).

Pantauan detikcom menyebutkan hingga pukul 11.00 Wib, puluhan warga pemilik hak pilih di RT 01 RW 04 Desa Olean kebingungan karena tidak bisa ikut nyoblos. Mereka berkerumun di beberapa titik untuk membahas sendiri masalah tidak adanya surat undangan ke TPS. Sebagian warga juga keheranan dengan masalah tersebut.

Untuk mengatasi keresahan warganya, Ketua RT Sarijo sempat mendatangi petugas KPPS. Warga disarankan datang pukul 12.00 Wib dengan membawa KTP. Tetapi, menunggu sisa surat suara yang tidak terpakai.

"Artinya kalau tidak ada sisa surat suara, ya tidak bisa milih. Ini khan aneh. Baru sekarang nasib warga RT kami tidak bisa memilih begini," pungkas Sarijo.

3. Warga Satu RT Tak Terdaftar

(Foto: detikcom)

Warga satu RT di Situbondo tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Hingga hari pencoblosan, warga RT 01 RW 04 Dusun Krajan Desa Olean Kecamatan Situbondo disebut-sebut tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebanyak 67 warga pemilik hak pilih di RT itu tidak menerima undangan ke TPS.

"Saya sudah tanya ke pak Kades dan petugas KPPS-nya. Katanya daftar warga saya tidak ketemu," kata Sarijo, Ketua RT setempat, Rabu (9/4/2014).

Pantauan detikcom menyebutkan hingga pukul 11.00 Wib, puluhan warga pemilik hak pilih di RT 01 RW 04 Desa Olean kebingungan karena tidak bisa ikut nyoblos. Mereka berkerumun di beberapa titik untuk membahas sendiri masalah tidak adanya surat undangan ke TPS. Sebagian warga juga keheranan dengan masalah tersebut.

Untuk mengatasi keresahan warganya, Ketua RT Sarijo sempat mendatangi petugas KPPS. Warga disarankan datang pukul 12.00 Wib dengan membawa KTP. Tetapi, menunggu sisa surat suara yang tidak terpakai.

"Artinya kalau tidak ada sisa surat suara, ya tidak bisa milih. Ini khan aneh. Baru sekarang nasib warga RT kami tidak bisa memilih begini," pungkas Sarijo.

4. Surat Suara Hilang

(Foto: detikcom)

Di provinsi ini ada 3 TPS yang hilang surat suaranya. "Ada indikasi kehilangan surat suara, maka saya sudah minta KPU NTT untuk berkoordinasi dengan kepolisian mengusut kenapa sampai terjadi kehilangan surat suara," kata ketua KPU Husni Kamil Manik.

Hal itu disampaikan usai pencoblosan di TPS 14 Jalan Haji Samawi RT 17 RW 1 Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (9/4/2014)

Menurut Husni, masalah itu terjadi di 3 TPS dengan total jumlah pemilih sebanyak 900 orang, seluruhnya di Kab Sikka, NTT. "Di 3 TPS itu diupayakan tetap bersamaan dan itu sampai tadi kita dapat laporan masih dipayakan hari ini proses pemenuhan terhadap surat suara," ujarnya.

Sementara komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, kekurangan surat suara DPRD Kab Sikka itu baru diketahui pada saat pengepakan untuk Dapil Sikka IV. Akibatnya akan dilakukan pemungutan suara tertunda. "Sebanyak 906 lembar kecamatan Talibura, desa Nanghale untuk TPS 7, 8, 9 akan dilaksakan pemilu lanjutan," ucap Arief.

4. Surat Suara Hilang

(Foto: detikcom)

Di provinsi ini ada 3 TPS yang hilang surat suaranya. "Ada indikasi kehilangan surat suara, maka saya sudah minta KPU NTT untuk berkoordinasi dengan kepolisian mengusut kenapa sampai terjadi kehilangan surat suara," kata ketua KPU Husni Kamil Manik.

Hal itu disampaikan usai pencoblosan di TPS 14 Jalan Haji Samawi RT 17 RW 1 Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (9/4/2014)

Menurut Husni, masalah itu terjadi di 3 TPS dengan total jumlah pemilih sebanyak 900 orang, seluruhnya di Kab Sikka, NTT. "Di 3 TPS itu diupayakan tetap bersamaan dan itu sampai tadi kita dapat laporan masih dipayakan hari ini proses pemenuhan terhadap surat suara," ujarnya.

Sementara komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, kekurangan surat suara DPRD Kab Sikka itu baru diketahui pada saat pengepakan untuk Dapil Sikka IV. Akibatnya akan dilakukan pemungutan suara tertunda. "Sebanyak 906 lembar kecamatan Talibura, desa Nanghale untuk TPS 7, 8, 9 akan dilaksakan pemilu lanjutan," ucap Arief.

5. Kotak Suara dari Kardus

(Foto: Yefreson Putra/pembaca detikcom)

Dua TPS yakni TPS 044 dan 046 Semper Barat, Jakarta Utara, menggunakan kotak suara dari kardus, bukan dari alumunium seperti biasanya.
Informasi dari pembaca detikcom, Yefreson S Putra, Rabu (9/4/2014) kotak suara dari kardus itu digunakan untuk suara DPRD dan DPD. Hanya untuk DPR saja yang dari kotak aluminium, entah apa alasannya.

"Saya melihat 2 TPS di tempat saya tinggal menggunakan kotak suaranya rada aneh di mana untuk kotak suara DPR menggunakan kaleng tapi untuk kotak suara DPRD dan DPD menggunakan kardus," jelas Yefreson.

Yang tambah bikin lucu lagi soal urusan gembok. Di mana-mana, tentu kotak suara aluminium digembok, lalu bagaimana dengan yang dari kardus?

"Kalau dilihat gemboknya hanya tersangkut diisolasi plastik," jelas dia.

5. Kotak Suara dari Kardus

(Foto: Yefreson Putra/pembaca detikcom)

Dua TPS yakni TPS 044 dan 046 Semper Barat, Jakarta Utara, menggunakan kotak suara dari kardus, bukan dari alumunium seperti biasanya.
Informasi dari pembaca detikcom, Yefreson S Putra, Rabu (9/4/2014) kotak suara dari kardus itu digunakan untuk suara DPRD dan DPD. Hanya untuk DPR saja yang dari kotak aluminium, entah apa alasannya.

"Saya melihat 2 TPS di tempat saya tinggal menggunakan kotak suaranya rada aneh di mana untuk kotak suara DPR menggunakan kaleng tapi untuk kotak suara DPRD dan DPD menggunakan kardus," jelas Yefreson.

Yang tambah bikin lucu lagi soal urusan gembok. Di mana-mana, tentu kotak suara aluminium digembok, lalu bagaimana dengan yang dari kardus?

"Kalau dilihat gemboknya hanya tersangkut diisolasi plastik," jelas dia.

6. Perpanjangan Waktu Mencoblos

(Foto: Andi Siahaan/detikcom)

Pencoblosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pematangsiantar, Sumatera Utara menggunakan 'sistem' perpanjangan waktu atau 'injury time'. Ini dikarenakan sebanyak 206 narapidana yang sebelumnya tidak terdaftar di DPT akhirnya diperbolehkan menyoblos oleh KPU Kabupaten Simalungun.

Pertambahan waktu ini menurut Kepala Lapas Pematangsiantar, Marasidin Siregar, disebabkan adanya pertambahan jumlah pemilih. Jumlah pemilih di 2 TPS di Lapas sebanyak 700. Kemudian dikarenakan adanya perpindahan napi dan napi yang bebas setelah menjalani hukuman, jumlah pemilih yang terdaftar berkurang dan jumlahnya menjadi 499 orang.

"Belakangan ini jumlah napi bertambah, ada napi pindahan dan tahanan baru. Jumlahnya 206 orang. Dan hampir semua napi serta tahanan itu sudah terdaftar di DPT. Tapi mereka tidak membawa kertas A5. Mereka juga gak bawa KTP," ujar Marasidin Siregar.

Setelah berkordinasi dengan KPU Simalungun, pencoblosan yang sempat dihentikan pada pukul 13.00 WIB akhirnya dilanjutkan lagi. Sebanyak 206 napi dan tahanan diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan surat keterangan dari kalapas. Pencoblosan tetap dilanjutkan dengan menggunakan sisa surat suara.

"Tidak ada tambahan surat suara. Yang kita pakai sisa (suara)nya saja," imbuh Marasidin Siregar.

6. Perpanjangan Waktu Mencoblos

(Foto: Andi Siahaan/detikcom)

Pencoblosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pematangsiantar, Sumatera Utara menggunakan 'sistem' perpanjangan waktu atau 'injury time'. Ini dikarenakan sebanyak 206 narapidana yang sebelumnya tidak terdaftar di DPT akhirnya diperbolehkan menyoblos oleh KPU Kabupaten Simalungun.

Pertambahan waktu ini menurut Kepala Lapas Pematangsiantar, Marasidin Siregar, disebabkan adanya pertambahan jumlah pemilih. Jumlah pemilih di 2 TPS di Lapas sebanyak 700. Kemudian dikarenakan adanya perpindahan napi dan napi yang bebas setelah menjalani hukuman, jumlah pemilih yang terdaftar berkurang dan jumlahnya menjadi 499 orang.

"Belakangan ini jumlah napi bertambah, ada napi pindahan dan tahanan baru. Jumlahnya 206 orang. Dan hampir semua napi serta tahanan itu sudah terdaftar di DPT. Tapi mereka tidak membawa kertas A5. Mereka juga gak bawa KTP," ujar Marasidin Siregar.

Setelah berkordinasi dengan KPU Simalungun, pencoblosan yang sempat dihentikan pada pukul 13.00 WIB akhirnya dilanjutkan lagi. Sebanyak 206 napi dan tahanan diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan surat keterangan dari kalapas. Pencoblosan tetap dilanjutkan dengan menggunakan sisa surat suara.

"Tidak ada tambahan surat suara. Yang kita pakai sisa (suara)nya saja," imbuh Marasidin Siregar.

7. RSCM Tak Dirikan TPS Keliling

Surat penolakan dari RSCM (Foto: Septiana Ledysia/detikcom)

Tak seperti pada pemilu sebelumnya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada pemilu legislatif tahun ini tak menyediakan TPS. Bawaslu DKI baru mengetahui hal itu setelah melakukan sidak pada malam tadi.

"Di RSCM tidak ada TPS padahal beberapa pemilu sebelumnya ada 3 TPS di sana. Jadi banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih," kata anggota Bawaslu DKI Muhammad Jufri kepada detikcom, Rabu (9/4/2014).

Menurut Jufri, berdasarkan keterangan yang ia minta kepada KPU, ketiadaan TPS itu atas permintaan Direktur RSCM karena menganggap tak banyak pemilih di RSCM.

"Surat jawaban dari direktur RSCM bahwa RSCM tidak perlu ada TPS karena tidak banyak yang kerja. Ada surat resminya, saya pegang," ujarnya.

"Ini masih kita periksa, kalau memang ada pelanggaran dan menghalangi, ya kita akan beri sanksi. Sanksinya berat, pidana. Dan saya hari ini akan mengecek apakah pemilih tahu atau tidak," tegas Jufri.

Di lain pihak, Dirut RSCM dr Heriawan Soejono membantah mengirimkan surat ke KPU soal penolakan pembangunan TPS di RSCM. "Saya malah tanya ke KPU gimana supaya pasien bisa menyalurkan suara mereka. Dan saya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ujar Heriawan saat dihubungi wartawan.

Namun pihak RSCM siap membantu pasien yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.

"Untuk keluarga pasien kami sudah mengimbau dan akan memfasilitasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Dan sampai pagi ini baru ada 8 orang, 6 pasien dan 2 pegawai," ujar kepala bagian administrasi RSCM, Rahmat Ahdiat di RSCM jalan Salemba Raya, Jakpus, Rabu (9/4/2014).

Rahmat mengatakan pihak RSCM sudah berkoordinasi dengan TPS Kenari yang di Jalan Ampiun dan di TPS Kebangsaan di Jalan Kimia. "Memfasilitasi pemindahan form A5 ke TPS terdekat. Dan kita sudah sosialisasikan sejak hari Jumat lalu," ujarnya.

7. RSCM Tak Dirikan TPS Keliling

Surat penolakan dari RSCM (Foto: Septiana Ledysia/detikcom)

Tak seperti pada pemilu sebelumnya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada pemilu legislatif tahun ini tak menyediakan TPS. Bawaslu DKI baru mengetahui hal itu setelah melakukan sidak pada malam tadi.

"Di RSCM tidak ada TPS padahal beberapa pemilu sebelumnya ada 3 TPS di sana. Jadi banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih," kata anggota Bawaslu DKI Muhammad Jufri kepada detikcom, Rabu (9/4/2014).

Menurut Jufri, berdasarkan keterangan yang ia minta kepada KPU, ketiadaan TPS itu atas permintaan Direktur RSCM karena menganggap tak banyak pemilih di RSCM.

"Surat jawaban dari direktur RSCM bahwa RSCM tidak perlu ada TPS karena tidak banyak yang kerja. Ada surat resminya, saya pegang," ujarnya.

"Ini masih kita periksa, kalau memang ada pelanggaran dan menghalangi, ya kita akan beri sanksi. Sanksinya berat, pidana. Dan saya hari ini akan mengecek apakah pemilih tahu atau tidak," tegas Jufri.

Di lain pihak, Dirut RSCM dr Heriawan Soejono membantah mengirimkan surat ke KPU soal penolakan pembangunan TPS di RSCM. "Saya malah tanya ke KPU gimana supaya pasien bisa menyalurkan suara mereka. Dan saya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ujar Heriawan saat dihubungi wartawan.

Namun pihak RSCM siap membantu pasien yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.

"Untuk keluarga pasien kami sudah mengimbau dan akan memfasilitasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Dan sampai pagi ini baru ada 8 orang, 6 pasien dan 2 pegawai," ujar kepala bagian administrasi RSCM, Rahmat Ahdiat di RSCM jalan Salemba Raya, Jakpus, Rabu (9/4/2014).

Rahmat mengatakan pihak RSCM sudah berkoordinasi dengan TPS Kenari yang di Jalan Ampiun dan di TPS Kebangsaan di Jalan Kimia. "Memfasilitasi pemindahan form A5 ke TPS terdekat. Dan kita sudah sosialisasikan sejak hari Jumat lalu," ujarnya.