Rabu, 09/04/2014 16:20 WIB

Pelanggaran Pemilu Temuan Bawaslu: Intimidasi Hingga Surat Suara 'Bolong'

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pileg 2014 di beberapa daerah di Indonesia. Mulai dari surat suara yang sudah dicoblos sebelum dibagikan, hingga intimidasi antar kader parpol.

"Kami temukan hari ini ada surat suara yang telah dicoblos sebelum dibagikan. Itu ada dan kami akan selidiki," kata Komisioner Bawaslu Nasrullah di gedung RRI, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).

Nasrullah tidak menyebutkan di mana surat suara tercoblos itu terjadi dan berapa banyak surat suaranya. Namun untuk kasus intimidasi, hal ini terjadi di Aceh dan antar kader parpol.

"Kalau di Aceh memang masih ada intimidasi pada parpol tertentu yang dilakukan kader parpol tertentu," ujar Nasrullah.

Selain itu, beragam isu miring mewarnai pengiriman logistik seperti isu pesawat logistik KPU yang dikabarkan jatuh di Papua ternyata hoax. Walau begitu, Nasrullah mengatakan kendala cuaca memang menjadi tantangan penyaluran logistik di seluruh wilayah di Indonesia.

"Sampai hari ini masih ada gangguan cuaca dalam hal penyaluran logistik. Temuan lain, coblos surat suara dan ada beberapa pertukaran surat suara," tutup Nasrullah.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%