Kamis, 10/04/2014 01:38 WIB

Quick Count Cyrus-CSIS

Quick Count Sementara: PDIP 19%, Golkar 14,3%, Gerindra 11,8%

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Suasana quick count CSIS-Cyrus/detikcom
Jakarta - Cyrus Network bekerja sama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan quick count Pemilu 2014. Hingga dini hari ini hitung cepat belum juga berakhir, data masuk 98%. Berikut hasil sementaranya:

Posisi terbaru pada pukul 01.32 WIB, Kamis (10/4/2014), PDIP meraih 19% disusul Golkar (14,3%), Gerindra (11,8%), dan Partai Demokrat (9,6%).

Data quick count diterima oleh pusat data dari 2.000 TPS di 2.000 desa/kelurahan di 33 provinsi. Data yang Anda saksikan disajikan secara realtime dan mencerminkan hasil penghitungan quick count yang sebenarnya. 2.000 TPS diacak dengan metode Multistage Random Sampling. Tingkat kepercayaan hitung cepat ini 95 persen dengan margin of error +/- 1 persen. Quick count ini paling tidak melibatkan 1 juta pemilih.

Berikut hasil quick count sementara Cyrus Network-CSIS sesuai nomor urut partai:

1. NasDem: 6,9%
2. PKB: 9,2%
3. PKS: 6,9%
4. PDIP: 19%
5. Golkar: 14,3%
6. Gerindra: 11,8%
7. PD: 9,6%
8. PAN: 7,5%
9. PPP: 6,6%
10. Hanura: 5,5%
14. PBB: 1,6%
15. PKPI: 1,1%
Data Masuk: 98%

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%