Keluhkan Fasos Fasum, Ahok: Kesalahan pada Asisten Pembangunan

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan memaksa pengembang menyediakan fasilitas sosial dan umum sebelum izin dikeluarkan. Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama mengaku kapok dengan janji palsu para pengembang.

"Kami kapok dengan ulah mereka sebelumnya yang cuma janji. Namun, setelah bangunan selesai, ditinggalkan," kata pria yang disapa Ahok ini di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2014)

Ahok menuding kesalahan yang ada selama ini berada di Dinas Tata Ruang dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Ia bahkan menyatakan akan mencopot Asisten Sekda Bid. Pembangunan Pemprov DKI yang saat ini juga menjabat sebagai PLT Sekda, Wiriyatmoko

"Ya itu semua yang dikeluarin dinas tata ruang jamannya Asbang dulu menjabat. Ya kita lihat saja, kami musti copot Asbang," ujarnya dengan wajah serius.

Fasilitas sosial dan fasilitas umum seharusnya dibangun pengembang sesuai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Namun, kenyataannya masih banyak pengembang nakal yang ingkar.

Ahok mengaku tetap akan menagih fasum dan fasos dari pengembang nakal tersebut. Namun, hal ini terkendala dengan beberapa perusahaan yang ternyata sudah bubar, perusahaan yang beralih kepemilikan dan ada pula perusahaan yang memberikan fasum dan fasos di luar kawasan proyeknya.

"Ini kan lucu, tapi SIPPT-nya bisa keluar," sambungnya.

Pada rapat paripurna DPRD yang membahas Raperda Jakarta 13 September 2011 tercatat 216 pengembang yang nakal itu. Fasilitas yang belum diserahkan berupa jalan, taman, rumah ibadah, dan fasilitas publik lain yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 80 triliun.

(bil/ndr)