.webp)
Dua distrik itu adalah Wutpaga dan Negianggen. Kesulitan masuknya aparat keamanan ke dua distrik itu karena atas permintaan Bupati, beberapa kepala adat, serta tokoh masyarakat setempat, setelah menerima informasi Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) berada di wilayah itu.
"Daripada terjadi kontak senjata antara sipil bersenjata dengan aparat, kami diminta tidak masuk ke sana. Yang menjadi prioritas adalah kemanan untuk masyarakat yang akan melakukan pemilihan nanti," kata Kapolres Jayawijaya AKBP Adolf Beay, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (6/4/2014).
Meski demikian, para kepala adat serta tokoh masyarakat menjamin proses Pemilu akan berjalan aman dan lancar, meski tanpa ada pengawalan para petugas dalam menjaga keamanan di titik-titik pemungutan suara.
"Cara ini bukan berarti mengalah dengan mereka (kelompok sipil bersenjata), tapi cara persuasif agar tidak terjadi kontak senjata, dan masyarakat tidak menginginkan itu," jelas Adolf.
Polres Jayawijaya sendiri membawahi 15 distrik. Seluruh logistik Pemilu, kata Adolf, terhitung sampai Minggu kemarin, sudah sampai seluruhnya ke TPS-TPS yang ada di wilayah Jayawijaya, meski para petugas harus menempuh medan pegunungan untuk memikul logistik Pemilu.
Polres Jayawijaya menyiapkan 597 personel yang siap mengamankan jalannya Pemilu 9 April nanti. Jumlah tersebut terdiri dari 315 personel Polres 197 Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua, serta 90 personel Brimob Polda Papua. Mereka ditugaskan untuk mencover empat kabupaten di wilayah Jayawijaya.
Adolf mengakui, kendala utama yang dihadapi pihaknya dalam mendistribusikan logistik Pemilu karena medan geografis wilayah pegunungan. Hal ini juga dikarenakan minimnya sarana transportasi dimana hanya bisa dilalui oleh pesawat kecil atau helikopter.
"Beda dengan Jakarta yang jalannya sudah aspal dan mudah dijangkau, di sini lereng gunung semua," canda Adolf.
(ahy/tfn)
