.webp)
Dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (6/4/2014), sehari sebelum pencoblosan di Malaysia pihak Migrant Care Sehari sebelum hari pencoblosan, sempat melakukan survei ke kepada buruh migran yang ada di Malaysia.
"Ternyata banyak diantara mereka belum tahu mengenai Pemilu Pendahuluan dan bahkan masih tetap menganggap bahwa Pemilu Legislatif akan berlangsung pada tanggal yang sama dengan penyelenggaraan di tanah air, 9 April 2014," tulis Migrant Care dalam keterangan tertulisnya.
Meski pihak Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) berupaya membuat buku panduan Pemilu 2014 yang dapat dijadikan sarana sosialisasi, namun hal itu rupanya belum menyentuh kepada seluruh WNI di Malaysia.
"Sayang sekali buku tersebut dibagikan pada saat hari pemungutan suara," tegas Migrant Care.
Di Pemilu Pendahuluan ini Migrant Care melakukan pemantauan di TPS-TPS yang berada di KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapore, Wisma Duta (Rumah Dinas Duta Besar RI untuk Malaysia) Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. "Selain itu Migrant CARE juga mengkroscek dropping box di kawasan industri Western Digital di pinggiran kota Kuala Lumpur," jelasnya.
Pemungutan suara sendiri tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pencoblosan langsung di TPS, namun melalui mekanisme pos surat dan dropping box. Sementara untuk para buruh migran yang berada di kawasan-kawasan Industri dan perkebunan menggunakan mekanisme dropping box. Selain itu mekanisme pos surat juga masih diterapkan.
"Seperti pada tahun 2009, hingga belum ada standar operasional prosedur mengenai mekanisme pengawasan dan pemantauan pemungutan suara melalui mekanisme dropping box dan pos surat, sehingga mekanisme ini masih menjadi lahan potensial bagi terjadinya kecurangan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Catatan ini perlu ditegaskan karena jumlah pemilih terbesar d Malaysia adalah dari mekanisme dropping box," kata Migrant Care.
Pantauan Migrant Care saat penutupan TPS di Kuala Lumpur diperoleh beberapa angka signifikan antara jumlah pemilih dan angka DPT yang tercatat.
Di KBRI Kuala Lumpur terdapat 1.131 dengan DPT 80-an ribu, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebesar 325 pemilih dengan DPT 73.304, dan Wisma Duta Kuala Lumpur sebesar 244 dengan DPT 10.508.
"Hasil tersebut belum termasuk suara yang masuk dari metode dropping box dan pos surat," kata MIgrant Care.
Migrant Care meminta penyelenggaraan Pemilu Pendahuluan mengevaluasi kualitas sosialisasi pada tahapan Pemilu Pilres, terutama untuk buruh migran Indonesia dalam memperoleh hak politiknya. Selain itu, perlu adanya kepastian transparansi mekanisme pemantauan dropping box dan pos surat yang melibatkan saksi Parpol, pengawas dan pemantau Pemilu, di dalam proses Penghitungan suara 9 April dan 15 April 2014 nanti.
Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Freddy M. Panggabean saat dihubungi detikcom, Minggu (6/4/2014), mengatakan sosialisasi Pemilu Pendahuluan sudah dilakukan maksimal. Panitia melakukan sosialisasi dengan mengunjungi perusahaan WNI bekerja, sekolah, universitas dan lokasi keramaian yang biasa dikunjungi WNI di Kuala Lumpur.
Tak cuma itu panitia juga menggunakan media lokal termasuk mengirim pesan singkat massal (SMS blast) hasil kerjasama dengan sejumlah operator seluler.
PPLN mencatat ada sebanyak 402.730 WNI yang terdaftar sebagai pemilih di Malaysia. Dari total pemilih tersebut, tercatat ada 322.492 pemilih di Kuala Lumpur.
(ahy/ahy)
