Detik.com News
Detik.com
Kamis, 03/04/2014 09:34 WIB

Tanya KPU

Apakah Bisa Mencoblos Hanya Dengan Menunjukkan KTP Asli?

Nita Rachmawati - detikNews
Apakah Bisa Mencoblos Hanya Dengan Menunjukkan KTP Asli?
Jakarta - Penanya: Sus_ilo (susilo.0500507@gmail.com)

Q: Saya (dan mayoritas PNS Pusat) saat ini bekerja diluar home base. Kami semua terancam tidak bisa memilih karena tdk ada waktu dan biaya pulang untuk ngurus A5 (karena tidak bisa diwakilkan), sementara hari-H di tengah-tengah minggu (apa ada unsur klenik? kenapa tidak Jum'at atau Senin?). Apa tidak bisa dengan hanya menunjukkan KTP asli saja agar bisa berpartisipasi dalam pemilu? Terimakasih. Semoga Indonesia tetap jaya?

A: Penentuan hari H pemungutan suara didasarkan untuk melibatkan sebesar-besarnya masyarakat pemilih terlibat secara aktif, sehingga partisipasi tinggi. Berdasarkan pengalaman dari pemilu ke pemilu yg diselenggarakan hari Sabtu atau Minggu atau senin, tingkat partisipasinya cukup rendah. Untuk pindah memilih, Silahkan masih ada waktu untuk pengurusannya dari PPS asal ke PPS tujuan untuk mendapat A5.

Komisioner KPU,
Ferry Kurnia Rizkiyansyah


Anda juga punya pertanyaan untuk KPU? Sampaikan pertanyaan Anda di sini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nit/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%