.webp)
Khususnya dalam bidang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Hanya memang peran DPD selama ini kurang kentara, sehingga ada usulan agar lembaga ini diperkuat. Santo Dewatmoko, yang maju menjadi calon anggota DPD dari DKI Jakarta dengan nomor urut 29 berjanji akan memperkuat peran lembaga tersebut. Berikut ini wawancara detikcom dengan Santo, Minggu (30/3) lalu.
Apa motivasi Anda maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah?
Saya mempunyai background pendidikan dan pengalaman yang mumpuni untuk dapat disumbangkan bagi perbaikan dan kemajuan bangsa kita. Alhamdulillah, saya sudah dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pribadi dan keluarga, sehingga saya mempunyai sedikit dana lebih untuk dana kampanye. Hal ini juga dapat mencegah saya dari korupsi dan mencegah saya memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Dukungan yang kuat dari keluarga, teman-teman dan jaringan untuk dapat berkontribusi lebih besar untuk bangsa dan negara.
Apa yang ingin Anda perjuangkan di Senayan?
Saya akan memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang termasuk undang-undang APBN, khususnya yang menyangkut kepentingan daerah terutama DKI Jakarta.
Mengapa memilih DPD, bukan DPR? Bukankah dari sisi kewenangan legislasi DPR memiliki kewenangan lebih?
Menjadi anggota DPD tidak perlu menjadi anggota Partai, sedangkan menjadi anggota DPR harus melalui Partai. Saya ingin berkontribusi melalui jalur Independen (Non Partai) yang berbasis dari hubungan langsung dengan rakyat, sehingga permasalahan di masyarakat dapat langsung saya perjuangkan di tingkat nasional, tanpa harus mengikuti kebijakan suatu partai yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.
Jika nanti lolos lagi ke Senayan, apa prioritas Anda pada 100 hari pertama?
Melakukan koordinasi internal DPD RI dari DKI Jakarta, DPD RI keseluruhan, dan kesekjenan DPD RI. Membuat Rencana Kerja 100 hari, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Mengusulkan rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan prioritasnya. Saya juga akan mempersiapkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Undang Undang MD3.
Apa program Anda untuk masalah kemacetan di Jakarta. Juga untuk banjir? Apakah jika menjadi anggota DPD dua itu akan Anda perjuangkan?
Ya, saya akan memperjuangkan keduanya.
Untuk Kemacetan; saya akan memperjuangkan Public Transportation menjadi sarana utama transportasi untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
Untuk Banjir: Saya akan memperjuangkan adanya keputusan bersama antara Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, kota dan kabupaten, Kementerian PU yang dilewati sungai Ciliwung tentang perawatan sungai, pembuatan bendung-bendung, pengalihan sungai dll, guna mengatasi banjir yang sering terjadi.
Bagaimana Anda melihat program Jokowi Ahok dalam mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta?
Sudah ada terobosan yang bagus dicoba dilakukan oleh Jokowi dan Ahok, namun ternyata perlu didukung kebijakan dari level Pusat. Program-program inti mereka yang bagus dapat jalan terus, namun penguatan dukungan dari pusat sangat dibutuhkan.
Apakah Anda termasuk barisan anti korupsi? Boleh saya tahu alasannya?
Saya termasuk barisan anti korupsi. Saya dari mahasiswa adalah aktifis yang menentang rezim Soeharto yang sangat korup. Saya tidak mau hal tersebut terjadi lagi di Indonesia, dan saya selalu berjuang untuk hal tersebut, minimal di level diri saya tidak menyuap aparat dan bekerja sebagai profesional yang mendapatkan pendapatan yang halal bukan hasil korupsi.
Alhamdulillah, saya sudah mencukupi sebagian besar kebutuhan keluarga saat ini, dan istri saya pun bekerja sebagai Notaris, sehingga kebutuhan keluarga sudah selesai dan tidak mendorong saya untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Bila ada yang menawari Anda uang-uang tidak jelas yang berindikasi suap atau korupsi, apa sikap Anda? Menolak atau menerima?
Saya akan menolak.
Boleh kami minta Anda berjanji untuk tidak korupsi?
Saya berjanji tidak akan melakukan Korupsi.
Apakah Anda termasuk barisan anti bolos? Boleh saya tahu alasannya?
Saya akan melepas semua pekerjaan saya bila saya terpilih sebagai anggota DPD dan saya akan fokus bekerja untuk DPD-RI, serta saya mempunyai waktu yang banyak untuk DPD sehingga tidak akan bolos dalam sidang-sidangnya.
Bagaimana pendapat Anda terhadap anggota DPR juga DPD yang sering bolos?
Seharusnya mereka dengan kesatria mengundurkan diri karena sudah tidak dapat mewakili rakyat atau dijerat dengan peraturan DPR/DPD yang ketat, dengan mendapatkan sangsi yang keras, termasuk sangsi pemecatan sebagai anggota DPR/DPD.
Beberapa anggota DPR terlibat dalam pelanggaran asusila. Tanggapan Anda?
Sangat tidak etis seorang wakil rakyat melakukan pelanggaran asusila. Mereka harusnya dengan kesatria mengundurkan diri, atau dipecat dengan tidak hormat dari DPR/DPD.
Selama ini DPR dan DPD dikesankan sering menghambur-hamburkan uang rakyat, salah satunya karena sering ada agenda kunjungan ke luar negeri untuk studi banding, yang mengada-ada. Bagaimana sikap Anda terhadap hal ini?
Saya tidak setuju dengan DPR / DPD yang menghamburkan uang rakyat dengan kunjungan ke luar negeri atau studi banding yang mengada-ada. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sanitasi, sekolah dan sebagainya.
Bila benar-benar diperlukan untuk mengetahui suatu kondisi tertentu di negara lain, dapat dilakukan dengan; mengundang mereka untuk datang ke Indonesia, melakukan video atau tele conference/webex dengan mereka, cek data lewat google atau search engine lainnya.
Apabila terpaksa harus berkunjung ke luar negeri cukup mengirim 1 atau 2 staf ahli yang diwajibkan membuat dokumentasi lengkap termasuk film, wawancara, dan lainnya untuk dilaporkan kepada anggota DPR/DPD segera setelah mereka kembali.
(erd/van)
