KPK: Penundaan Penyaluran Dana Bansos untuk Cegah Money Politic

Jakarta - Dana bantuan sosial yang nilainya mencapai triliunan rupiah ada di sejumlah kementerian. Menjelang pemilu KPK sudah berkirim surat ke Presiden SBY dan mendapat respons. Dana bansos menurut KPK rawan diselewengkan untuk tujuan money politic.

"Itu usulan kementerian lembaga. Kalau sudah dilakukan dengan benar ya tidak masalah. Yang masalah itu dana Bansos yang potensi untuk money politic, harus kita cegah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di sela-sela pengendalian gratifikasi Kemenkes, di Bidakara, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

KPK mengingatkan ini terkait dengan posisi menteri yang diisi dari partai politik dan mereka tentunya juga berkampanye. "Banyak, tentu menteri-menteri yang ada kaitan dengan orang-orang politik," imbuhnya.

KPK juga menjalin kerjasama dengan Kemendagri dengan memperkuat sistem yang lemah. Pengawasan juga diperketat sehingga tidak disalahgunakan.

"Kita mengingatkan, kalau memang peluang terjadi penyalahgunaan, ya hentikan dulu. Kalau programnya jelas, sesuai perencanaan yang sudah direncanakan, ya silakan," tutupnya.

(bil/ndr)