Pemerintah Akan Koordinasi dengan KPK Soal Pencairan Dana Bansos

Jakarta - Pemerintah hari ini Selasa (1/4/2014) menggelar sidang kabinet paripurna (Sidkabpar) membahas dana bantuan sosial. Salah satu materi pembahasan adalah mengenai surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar pencairan dana tersebut ditunda.

Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan, permintaan KPK agar pencairan dana bantuan sosial tersebut tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Chatib dalam suratnya KPK hanya memberikan masukan soal pencairan dana tersebut.

Ada dua saran dari KPK yakni; agar pencairan dana bantuan sosial dipusatkan di Kementerian Sosial, dan semua pihak yang menerima dana itu menggunakan dengan hati-hati.

“Kami tentu dari pemerintah menyambut baik masukan KPK, dan ini sesuatu yang positif dan perlu ditindaklanjuti,” kata Chatib kepada wartawan di Istana Negara, Selasa (1/4/2014).

Usai menerima pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan koordinasi dengan KPK.

Menurut Chatib dana bantuan sosial dibagi menjadi dua kategori yakni; social protection yang memang itu diberikan untuk perlindungan masyarakat, dan ada sebagian yang sifatnya kepada kelompok-kelompok tertentu.

Pembagian dana bantuan sosial itu nanti akan dipisah-pisah. Khususnya yang diperkirakan bakal menimbulkan persoalan. “Mana yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan persoalan, mana perlindungan sosial yang harus diberikan, nanti Menkeu, Mendagri, BPKP akan berkoordinasi dengan KPK dalam waktu dekat,” kata Chatib.

(erd/van)