"Kalau perlu sejak sekarang itu sudah dibentuk kabinet-kabinet bayangan. Sehingga nanti kalau terpilih itu kabinetnya sudah siap. Karena bagi-bagi hasil itu bisa saja jadi politik uang," ujar Bibit di Auditorium Perbanas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2014).
Hal itu disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan Lembaga Anti Fraud (Latifa) Perbanas bertajuk 'Fraud di Bidang Keuangan Perbankan dan Political Cost di Indonesia.
"Malah kalau perlu koalisi itu dibentuk sejak awal, sehingga masyarakat pun dapat melihat bagaimana potensi orang-orangnya," imbuh dia.
"Bayangkan saja kalau menteri baru ditunjuk belakangan. Hasilnya adalah terjadi deal-deal tertentu dan yang terpilih jadi menteri pun dadakan, belum tentu siap," lanjut dia.
Sementara itu Rektor Universitas Perbanas Marsudi Wahyu Kisworo menambahkan pengalanan dia soal 'bancakan' jabatan. Ketika itu dia ditawari sebagai calon Bupati Nganjuk, Jawa Timur.
"Saya ditawari jadi cagub Nganjuk, tapi disuruh bayar Rp 30 miliar. Saya kaget, lalu saya bilang bagaimana bisa wong gaji Bupati cuma Rp 7,5 juta. Kata orang yang menawari saya kemudian, 'gampang, Pak. Nanti kalau sudah jadi tinggal tawari saja, yang mau jadi Kadis PU bayar Rp 1 M, dan lain-lain. Sehingga sebulan bisa dapat Rp 30 M," tutur Marsudi.
(bpn/van)