"Pasti ada oknum yang main, dia ngambil (bagian) pasti terjadi. Banyak pungutan, termasuk pungutan les dan segala macam. Nanti kita terus evaluasi," kata Ahok Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).
Menurut Ahok, pelaksanaan KJP belum berlangsung secara mulus meski selama ini pihaknya selalu memberikan secara terbuka. "Memang ada masalah makanya kita minta bantuan ICW untuk lihat. Kita buka kan di website, tapi masalahnya di lapangan, mereka enggak mau tempel di sekolah," ujarnya.
Isu seputar pungutan liar dan pelanggaran dalam KJP membuat Ahok segera mengadakan rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan pagi tadi. "Bukan hanya itu saja. Kita juga Kadisdik kerja sama dengan KPK dan ICW supaya bisa duduk bersama," kata dia lagi.
Selain masalah tersebut, menurut Ahok persoalan KJP juga menyangkut jumlah nominal bantuan yang masih belum mencukupi. Ahok mengungkapkan, sekitar 40 persen anak berusia 14-16 tahun penerima KJP masih belum mampu bersekolah. "Laporan dari bank dunia juga sudah masuk, untuk SMA itu masih kurang, makanya mau kita naikkan setengahnya," bebernya.
(ros/aan)