detikcom
Minggu, 30/03/2014 15:32 WIB

Batal Kampanye karena Pesawat Delay, PKS: Soalnya Nggak Carter Pesawat

Danu Damarjati - detikNews
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Surabaya - Presiden PKS Anis Matta batal kampanye ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena pesawat maskapai Wings Air yang dia akan tumpangi mengalami keterlambatan keberangkatan. PKS pun berucap.

"Nasib, kalau nggak carter pesawat atau jet, ya begini. Habis, bagaimana lagi, partai miskin," kata Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho berkelakar sambil berdiri bersama Anis di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014).

Pesawat yang sedianya mereka tumpangi berangkat pukul 13.00 WIB dan sampai di Pulau Lombok, NTB, pukul 15.30 WIB. Rencananya Anis akan langsung berorasi di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Lombok Timur. Namun keterlambatan keberangkatan pesawat membatalkan rencana ini.

"Delay keberangkatan menjadi 15.30 WIB. Kalau berangkat pukul 15.30 WIB maka sampai di sana pukul 16.30 WIB. Kalau Waktu Indonesia Timur jadi pukul 17.30 WIT. Maka sampai sana sudah wassalam (kampanye sudah bubar)," tutur Taufik.

Padahal Anis sudah bergegas meninggalkan Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, demi mengejar pesawat. Namun Anis menyatakan Fahri Hamzah beserta istri Anis Matta sudah bersiap meramaikan kampanye bersama rombongan dari Jakarta, termasuk sejumlah artis.

"Kampanyenya berlangsung, tapi tanpa kita. Ada Pak Fahri Hamzah. Istri saya dan rombongan Jakarta juga sudah sampai sana," kata Anis yang berkemeja putih sambil memikirkan rencana kegiatan kampanye pengganti.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dnu/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%