Minggu, 30/03/2014 15:32 WIB

Batal Kampanye karena Pesawat Delay, PKS: Soalnya Nggak Carter Pesawat

Danu Damarjati - detikNews
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Surabaya - Presiden PKS Anis Matta batal kampanye ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena pesawat maskapai Wings Air yang dia akan tumpangi mengalami keterlambatan keberangkatan. PKS pun berucap.

"Nasib, kalau nggak carter pesawat atau jet, ya begini. Habis, bagaimana lagi, partai miskin," kata Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho berkelakar sambil berdiri bersama Anis di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014).

Pesawat yang sedianya mereka tumpangi berangkat pukul 13.00 WIB dan sampai di Pulau Lombok, NTB, pukul 15.30 WIB. Rencananya Anis akan langsung berorasi di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Lombok Timur. Namun keterlambatan keberangkatan pesawat membatalkan rencana ini.

"Delay keberangkatan menjadi 15.30 WIB. Kalau berangkat pukul 15.30 WIB maka sampai di sana pukul 16.30 WIB. Kalau Waktu Indonesia Timur jadi pukul 17.30 WIT. Maka sampai sana sudah wassalam (kampanye sudah bubar)," tutur Taufik.

Padahal Anis sudah bergegas meninggalkan Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, demi mengejar pesawat. Namun Anis menyatakan Fahri Hamzah beserta istri Anis Matta sudah bersiap meramaikan kampanye bersama rombongan dari Jakarta, termasuk sejumlah artis.

"Kampanyenya berlangsung, tapi tanpa kita. Ada Pak Fahri Hamzah. Istri saya dan rombongan Jakarta juga sudah sampai sana," kata Anis yang berkemeja putih sambil memikirkan rencana kegiatan kampanye pengganti.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(dnu/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%