Tim Jokowi Bantah Koalisi Kerakyatan Jiplak Ide SBY

Palembang, - Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jika partainya bisa menang di atas 35 persen pada Pileg 9 April mendatang, maka tidak perlu banyak berkoalisi dengan parpol lain, melainkan dengan rakyat. Mantan peneliti ICW Teten Masduki, yang belakangan tapak sering mengikuti kegiatan kampanye Jokowi menilai Koalisi Kerakyatan itu berbeda dengan Koalisi Kerakyatan yang pernah dicetuskan SBY.

"Enggak (sama dengan SBY). Jokowi itu mencerminkan pilihan masyarakat. Bahkan parpol dan anggotanya cukup besar yang melirik Jokowi. Jadi Pak Jokowi bukan mewakili satu partai, jadi betul-betul pilihan masyarakat. Masyarakat mengindentifikasi Jokowi itu bagian dari mereka, bukan elit. Sehingga wajar kalau Pak Jokowi merespon pentingnya suatu pemerintahan dari koalisi dengan rakyat," jelas Teten Masduki usai mendampingi Jokowibertemu relawan dan simpatisan di Rumah Makan Sari Kuring Indah, Cilegon, Banten, Jumat (28/3/2014).

Teten menjelaskan, perbedaan antara Koalisi Kerakyatan yang dicetuskan Jokowi dengan SBY ada pada sharing kekuasaan.

"Pak SBY dalam koalisi itu pragmatis, koalisi besar. Koalisi rakyat itu bukan dalam hal power sharing (pembagian kekuasaan). Tapi interest sharing yaitu rakyat memperoleh manfaat dari program-program SBY. Itu yang sering saya diskusikan dengan Jokowi,"kata Teten.

Teten pun membantah jika Jokowi disebut menjiplak konsep koalisi kerakyatan dari SBY. Teten menekankan, koalisi yang akan diusung Jokowi ini lebih menekankan mengusung aspirasi dari rakyat.

"Saya kira tidak menjiplak. Kita kan kemana-mana. Memang betul suara rakyat itu harus diakomodasi. Sehingga Pak Jokowi berpikir arti koalisi dengan rakyat adalah interest sharing, di mana kebijakan dan pembangunan harus punya manfaat untuk masyarakat. Itu yang saya tahu dan sering di diskusikan. Pak SBY kan koalisi elit, koalisi rakyat tapi yang muncul elit dan power sharing dengan banyaknya parpol dalam kabinet jadi menteri. Kan itu semua elit," kata Teten.

(jor/van)