Ini Parpol-parpol yang Dinilai Bagus Soal Visi Kesejahteraan

Jakarta - Solusi mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014 dinilai masih kelewat normatif. Ini tergambar dari hasil riset ke pengurus di 10 daerah parpol-parpol tersebut.

"Umumnya, parpol telah memiliki platform yang jelas merespon isu ketimpangan. Namun konsep yang dikemukakan di tingkat nasional masih bersifat normatif alias belum ada penjabaran lebih lanjut yang dapat diturunkan ke tingkat program," kata Kepala Bidang Politik Nasional Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2014).

Itu merupakan kesimpulan penelitian bertajuk 'Partai Politik, Pemilu, dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia' yang digarap oleh Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan LIPI.

Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis wawancara dengan pengurus DPP dan DPW 12 parpol di 10 daerah. Kerja penelitian dilakukan dari Januari hingga Maret 2014.

Penelitian yang disimpulkan tanpa angka-angka peringkat ini menunjukkan, setidaknya PDIP-lah yang mendapat nilai bagus dalam menterjemahkan isu ketimpangan ekonomi dan sosial. "PDIP cukup menggembirakan manifestonya," kata Irine yang mengenakan baju merah ini.

Penelitian ini berangkat dari studi terhadap manifesto alias perwujudan platform berupa dokumen masing-masing parpol. Manifesto parpol tersebut kemudian dijadikan rujukan untuk membandingkan kesamaan konsep dengan kader partai yang bersangkutan di tingkat daerah.

Hasilnya, tak semua kader daerah memahami manifesto partainya. "(PDIP) Secara teknis ada perbedaan implementasi program antara satu DPD dengan DPD lain, tetapi dapat dilihat benang merahnya," kata kesimpulan yang tertulis dalam penelitian ini.

Meski begitu PDIP menjadi partai dengan nilai terbaik. Partai banteng moncong putih ini mendapat nilai 'senyum' alias baik (peneliti memberikan lambang senyum dalam tabelnya-red) dalam semua kategori penilaian, meliputi konsep atas ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial.

Sementara PKS dinilai masih lemah dalam hal konsep solusi ketimpangan gender. Dapat dilihat dari nilai 'ikon ekspresi tanpa senyum' dalam kolom gender.

"Meski mencantumkan 6.000 kader perempuan, tapi dalam konteks diskursus agak dilematis. Jadi terpaksa tidak kami taruh senyum di kolom penilaian," ucap Irine.

Namun demikian, kader PKS di tingkat daerah dinilai mampu menjelaskan manifesto partainya dengan jelas. Ini karena pengorganisasian kader yang dibangun PKS terbilang rapih.

PKS mendapat nilai yang sama dengan Partai Gerindra. Hanya satu nilai yang tak memuaskan, yakni poin konsep mengatasi ketimpangan gender. Dalam hal penjabaran konsep mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, kader Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI dinilai kurang memuaskan.

Partai Demokrat mempunyai doktrin yang disebut Tri Pakca Gatra Praja, dan visi-misi partainya memuat harapan agar indonesia mencapai kedaulatan yang adil dan makmur. Namun kader Demokrat di daerah tak semuanya paham.

"Temuan kader dilapangan menunjukkan sedikitnya kader yang merujuk ke dokumen Partai Demokrat yang memuat konsep dalam merespon isu ketimpangan. Jawaban lebih bersifat individual sehingga sulit mencari kerangka berpikir tertentu yang merefleksikan organisasi," tulis hasil penelitian ini.

"Platform partai hanya normatif saja, hanya untuk memenuhi kewajiban Undang-undang, tapi tidak diimplementasikan," tanggap Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris.

Beda halnya dengan Partai Golkar, partai ini punya doktrin 'Karya Siaga Gatra Praja' sebagai pedoman dasar. Di semua wilayah riset, DPW Golkar memahami negara kesejahteraan sebagai rujukan parpol ketika berbicara masalah penanganan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Yang diberi penilaian khusus adalah PBB. Partai dengan tokoh ikonik Yusril Ihza Mahendra ini menjadi satu-satunya partai dengan penilaian memuaskan dalam hal konsep penanganan ketimpangan untuk penyandang cacat (disabilitas).

"Di Sulawesi Selatan, DPW PBB Sulawesi Selatan mengambil langkah-langkah berbeda dan sangat menarik, yakni membela, memperjuangkan, dan mengawal hak-hak kaum disabilitas," katanya.


Ayo memilih di Pemilu 2014! Sudah tahu lokasi TPS dan caleg peserta Pemilu 2014? Cek di detikPemilu. Anda juga bisa bertanya langsung ke KPU soal Pemilu 2014 langsung ke komisioner KPU hanya di detikPemilu.

(dnu/trq)