“Kita mau tes eselon III dan IV, kita temukan banyak masalah di eselon itu. Pak Gubernur bilang yang paling masalah di eselon tersebut,” kata Ahok, Rabu (26/3). Hal itu disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rakerda Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Balai Kartini.
Menurut Ahok, ada banyak orang yang potensial namun tidak bisa banyak berkontribusi dalam mendukung program Jakarta Baru. Sebaliknya, banyak juga pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan keunggulannya.
“Di dalam banyak yang tidak beres. Banyak sekali orang di eselon III dan IV tapi tidak pernah dites, dipendam terus sampai 10 tahun di DKI padahal orangnya jujur dan baik,” kata dia lagi.
Ketidakberesan di tingkatan itu, lanjut Ahok, membuatnya program-program belum bisa diwujudkan. Dia mencontohkan, rencana pembuatan satgas untuk mengurangi kekerasan pada anak-anak. “Kita pengen ada satgas tapi di dalamnya belum beres,” ujarnya. Begitu juga program lain terkait masalah sosial, perpajakan, transportasi, kesehatan dan pendidikan, maupun rumah susun.
Upaya untuk bongkar golongan PNS ini sudah beberapa kali disampaikan Ahok. Seluruh golongan PNS akan diberikan kesempatan yang sama dalam tes untuk posisi jabatan eselon III dan IV. Dia ingin seluruh SDM di jajaran Pemda ditempatkan sesuai keahliannya.
Karena itu tak tertutup kemungkinan adanya silang kedinasan. Seorang PNS dari dinas pertamanan, misalnya, bisa saja mengisi Dinas Pelayanan Pajak jika memang latar belakang pendidikan dan keahliannya mendukung.
“Nah kalau dites, nanti kita pindahkan, saling silang. Jadi bertahaplah nanti kita geser-geser,” katanya. Akan tetapi Ahok masih belum memberikan keterangan waktu kapan rencana ini akan diwujudkan. Kita tunggu saja.
(ros/fjr)