.webp)
Acara debat capres ini diselenggarakan oleh The Habibie Center dengan Hanns Seidel Foundation, hari ini Rabu (26/3). Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia itu ingin mengetahui sikap sejumlah capres muda.
Capres yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyebut lambannya reformasi birokrasi karena masih kentalnya mental di jajah. Menurut dia, latar belakang negara penjajah membedakan perubahan reformasi pemerintahan.
Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini membandingkan dengan reformasi birokrasi di Malaysia dan Australia yang berhasil karena dimulai dari bidang politik dengan tanggung jawab langsung kepada perdana menteri.
Sistem ini membuat peluang permainan kepentingan politik bisa ditekan. "Ini risiko negara dijajah. Kalau Belanda menghancurkan beda dengan Inggris. Harus dimunculkan dari politik sendiri agar birokrasi bekerja tanpa kepentingan politik," kata Irman di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pasific, Rabu (26/3).
Adapun Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan harus ada sikap tegas dengan mengefisiensi birokrat pegawai negeri sipil yang tidak berkualitas. Selama ini, kinerja birokrasi lamban karena terlalu dimanja.
Menurut Anies, presiden terpilih mendatang harus berani memotong jumlah PNS yang tidak efisien. "Kalau tidak berani jangan jadi presiden. Kita tidak bisa mempertahankan benalu karena kita ini yang bertanggung jawab," kata pria yang juga menjadi peserta konvensi Partai Demokrat ini.
Anies menegaskan pemerintah harus berani memberikan pilihan bagi PNS yang tidak produktif. Pasalnya, masih ada ribuan orang di luar birokrat yang rela bekerja mulia dengan gaji kecil dengan kualitas di atas PNS. Seharusnya, pemerintah memberikan kesempatan terhadap orang-orang seperti ini.
"Kita lihat aja kualifikasi guru sekarang ala kadarnya. Konsekuensinya ya siswa sekarang ala kadarnya juga. Kalau banya guru banyak yang pensiun itu bagus malah dan negara harus memilih tegas," ujarnya.
Sementara Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Jalal mengatakan perlu ada sistem yang diubah. Menurutnya penilaian profesional seperti kinerja prestasi dan promosi seperti swasta perlu dilakukan di kalangan PNS.
Kalaupun ada pemangkasan jumlah PNS, hak itu harus dilakukan terhadap oknum PNS yang nakal seperti menyelewengkan dana. "Ini yang harus diubah dan diterapkan," kata Dino.
(hat/erd)
