Mekanisme Baru Pemilihan Hakim Konstitusi di DPR Dikritik

Jakarta - Komisi III DPR akan segera memilih calon hakim konstitusi melalui serangkaian seleksi pemilihan. Mekanisme ini dikritik, karena dinilai sebenarnya pemilihan hakim konstitusi bisa semudah calon kapolri atau Panglima TNI.

"Kalau MA tinggal pilih (hakim konstitusi) A, B, C. DPR itu mungkin karena begitu besar kepentingan politiknya, sehingga proses di DPR anomali. Mencari orang, mendaftar, bikin makalah dan ditanya-tanya," kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Hal itu disampaikan Irman dalam diskusi menyoal seleksi hakim MK di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Sementara ketika kapolri dipilih, didatangi rumahnya, bertemu dengan keluarga lalu meminta kesediaannya," imbuhnya.

Menurut Irman, model rekruitmen calon kapolri itu mestinya diterapkan dalam seleksi calon hakim MK, karena yang terjadi sekarang seolah jadi kapolri tak seberat menjadi hakim MK.

"Padahal hakim MK itu normatifnya harus negarawan menurut UUD, tapi prosesnya yang terjadi jauh lebih berwibawa (pemilihan kapolri) dibanding rekruitmen hakim MK," kritiknya.

Irman menilai memilih hakim MK yang dianggap negarwan sebetulnya tidak sulit. Tinggal dinominasikan oleh Komisi III lalu dipilih yang terbaik.

"Misal kayak Pak Dimyati (calon hakim MK), datangi saja rumahnya. Kalaupun tidak lolos merasa terhormat dia. Dua-duanya terhormat," ucapnya.

Oleh karena itu, ke depan, lanjut Irman, DPR perlu memikirkan proses seleksi calon hakim MK yang lebih singkat namun berwibawa.

"Saya mulai berpikir pelan-pelan bagaimana berbagai rekruitmen pejabat publik lebih bermartabat lagi, karena penentuan kapolri dan panglima TNI sudah pas karena orang-orang yang dikirim sudah kredibel," imbuhnya.

(iqb/trq)