Anggota DPRD: Jokowi dan Ahok Perlu Laporkan Kasus Bus TransJ ke KPK

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki Thahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada indikasi mark up di balik pengadaan TransJ berkarat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi mengatakan pihaknya mendorong Pemprov DKI melaporkan kasus ini ke KPK.

"Perlu didorong, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk melaporkan ini ke KPK atau kejaksaan," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/2/2014).

Sanusi mengatakan pihaknya juga mendorong inspektorat untuk segera menyelesaikan laporannya. Agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti.

"Kalau indikasinya sudah jelas, seharusnya aparat penegak hukum sudah bisa bergerak kok," kata Sanusi.

"Kita tunggu hasil laporan inspektorat lengkapnya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, Ahok mengatakan bahwa secara dokumen, proses tender bus TransJ memang sudah benar. Namun yang menjadi permasalahan ada pada spesifikasi barang yang tak sesuai.

Menurut Ahok, ada indikasi dari Dinas Perhubungan untuk mengarahkan pemenang tender. Panitia lelang menurutnya bermasalah dan harus dievaluasi.

(sip/trq)