.webp)
"Bawaslu meminta data dan informasi tentang Data Alokasi Bantuan Sosial/Tugas Pembantuan 2012 dan 2013 serta rencana tahun 2014 per Kabupate/Kota beserta Pokmas/OMS penerima bantuan," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2013).
10 Kementerian yang disurati itu adalah Kemenkop dan UKM, Kemenhub, Kemenpora, Kemenkum HAM, Kementan, Kemenkominfo, Kemenakertrans, Kementerian ESDM, kementerian PDT dan Kemenhut.
Menurut Daniel, UU 8 tahun 2012 melarang kampanye caleg menggunakan fasilitas pemerintah termasuk menggunakan dana bansos di kementerian.
Bawaslu lalu menyurati 10 kementerian itu tanggal 19 November 2013 namun hanya 4 kementerian yang menyerahkan data. Disurati lagi tanggal 10 Desember 2013, yang belum menyerahkan tinggal Kementerian Kehutanan.
"Kementerian kehutanan tidak merespon dua kali surat Bawaslu, sedangkan 9 kementerian lain telah menyerahkan data dana Bansos," ujarnya.
"Kemenhub, Kemenkum HAM, Kemenkominfo dan Kementerian ESDM menyatakan tidak memiliki dana bansos," imbuh Daniel.
Berdasarkan data yang ada, Bawaslu sedang mengolah dan mengkaji terkait fungsi pengawasan melalui verifikasi di lapangan.
"Bawaslu mengundang 10 Sekjen Kementerian dalam rangka koordinasi dan konfirmasi di kantor Bawaslu," ucapnya.
Berikut 10 menteri yang menjadi caleg dan kementeriannya yang dipantau Bawaslu:
1. Menteri Koperasi dan UKM (syarifudin Hasan)
2. Menteri perhubungan (EE Mangindaan)
3. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin
4. Menteri ESDM Jero Wacik
5. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo
6. Menteri Pertanian Suswono
7. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring
8. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar
10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini
(bal/van)
